PERINDO UPDATE

13 Sep 2017 09:38

LBH Perindo Yakin MK Lihat Adanya Ketidakadilan UU Pemilu

Ketua Lembaga Badan Hukum (LBH) Partai Perindo, Ricky Margono, meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) melihat adanya ketidakadilan pada UU Pemilu atas pengajuan gugatan Partai Perindo. Seperti diketahui, Partai Perindo mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materi terhadap UU Pemilu Pasal 173 ayat (3).

Sejauh ini Partai Perindo telah menjalani sidang pendahuluan dan bersiap untuk sidang selanjutnya. “Hakim sudah melihat permohonan tentang uji materi terkait verifikasi parpol peserta Pemilu sudah sangat lengkap, hanya perlu penyempurnaan saja,” ujar Ricky saat dihubungi, Selasa 12 September 2017.

Disebutkan, UU Pemilu untuk Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu mengatur partai politik peserta pemilu ditetapkan atau lulus verifikasi oleh KPU. Sementara Pasal 173 ayat (3) partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai peserta Pemilu. “Jika pasal 173 ayat (3) tetap diberlakukan maka dianggap melanggar pasal yang lain di UU Pemilu tersebut,” tuturnya.

“Padahal di pasal 167 sudah jelas, ada rangkaian proses untuk Pemilu,” Ricky menambahkan. Untuk diketahui, pasal 167 ayat (4) menyatakan tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi pendaftaran dan verifikasi Pemilu. “Bagaimana bisa ada dua aturan yang berlawanan itu pasal 167 dengan pasal 173,” tutur Ricky.

Selain itu, selama lima tahun menurut Ricky banyak hal yang bisa terjadi yang mengharuskan sebuah proses verifikasi memang harus diikuti ulang oleh seluruh parpol. “Jadi, sekiranya MK bisa memutuskan hasil yang terbaik untuk sebuah peraturan yang tidak saling bertentangan,” ujar Ricky.

Pasal 173 ayat (3) menjelaskan parpol yang lulus verifikasi Pemilu sebelumnya dianggap otomatis menjadi peserta Pemilu dinilai tidak adil. Salah satu syarat verifikasi peserta Pemilu, yaitu memiliki kepengurusan di seluruh provinsi.

“Nah bagaimana jika saat itu Indonesia memiliki 33 provinsi sementara sekarang telah menjadi 34 provinsi, ini tentu saja mengharuskan seluruh parpol melakukan verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019 nanti,” kata Ricky.

Belum lagi adanya perubahan kepengurusan, lanjut Ricky, sudah pasti menyebabkan berbagai perubahan kondisi suatu parpol. “Cara mengetahui pemutakhiran data ya sudah tentu melalui verifikasi,” ucap dia.

 

Sumber : Okezone

share article by

Latest Tweet

@PartaiPerindo

facebook fans

PERINDO

SEKRETARIAT DPP PERINDO

Jl. Pangeran Diponegoro 29
Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp : +62 21 - 3192 4109
Fax : +62 21 – 3192 5485
Email: sekretariat@partaiperindo.com
Peta alamat.

Copyright © 2017 Partai Persatuan Indonesia (Partai PERINDO). All rights reserved.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]