PERINDO UPDATE

11 Jan 2018 14:47

MK Putuskan Semua Parpol Wajib Diverifikasi, Sekjen Perindo: Keadilan Telah Ditegakan


Partai Perindo menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa semua partai politik perserta pemilihan umum (pemilu) wajib diverifikasi.

Diketahui keputusan tersebut menyusul diterimanya permohonan uji materiil Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pemilu diajukan beberpa pihak.

Sekertaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq mengaku senang dengan keputusan MK tersebut.

“Terkait keputusan MK yang mewajibkan kepada seluruh partai politik yang akan menjadi peserta pemilu 2019, Perindo menyambut hangat dan bersyukur bahwa keadilan telah ditegakan,” tuturnya kepada Okezone Kamis, (11/1/2018).

Dengan putusan itu, Rofiq berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa menjalankan perintah undang-undang.

“Saya minta kepada KPU dan Bawaslu menjalankan proses verifikasi ini sebagaimana perintah undang-undang dan PKPU yang berlaku,” ucapnya.

“Perlakuan partai lama dan partai baru harus sama dan tidak boleh ada diskriminasi,” tambahnya.

MK memutuskan untuk parpol lama yang sebelumnya ikut dalam Pemilu 2014, tetap harus diverifikasi saat ikut dalam Pemilu 2019.

“Mengadili, mengabulkan permohonan pemohon,” kata Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat saat membacakan amar putusannya di ruang sidang MK, Jakarta Pusat.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyebutkan bahwa ketentuan verifikasi dalam UU Pemilu berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi parpol baru peserta pemilu. Oleh sebab itu, Mahkamah menilai verifikasi perlu dilakukan kepada seluruh parpol untuk menghindari perlakuan berbeda.

“Verifikasi dilakukan kepada seluruh parpol peserta pemilu tanpa membeda-bedakan antara parpol yang pernah ikut pemilu dengan yang baru mengikuti pemilu,” papar Hakim.

Tak hanya itu, Mahkamah menyatakan faktor lainnya adalah kondisi demografis Indonesia yang juga memiliki berpengaruh pada pemenuhan syarat verifikasi parpol peserta pemilu. Apalagi, pada pemilu 2014, hingga saat ini terdapat penambahan satu provinsi yakni di Kalimantan Utara.

“Terdapat penambahan satu provinsi, dengan demikian basis penentuan keterpenuhan syarat tentunya mengalami perubahan bagi parpol,” ujar Hakim.

Kemudian, Mahkamah berpandangan dinamika struktur organisasi di dalam parpol itu sendiri terus berkembang tiap tahunnya. Sebab itu, Mahkamah mengatakan hal ini akan berdampak pada pemenuhan syarat parpol peserta pemilu.

“Pengurangan jumlah akibat kematian dan migrasi juga akan berdampak masih atau tidak syarat keanggotaan masing-masing parpol,” kata Hakim.

Pengajuan gugatan terkait verifikasi ini sendiri, diajukan oleh beberapa parpol, yakni Partai Idaman, Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia. Mereka merupakan parpol baru yang ikut dalam Pemilu 2019.

 

Okezone

VIDEO PROFILE

kutipan-web-perindo
Daftar-Online-Partai-Perindo

Latest Tweet

@PartaiPerindo

facebook fans

PERINDO

SEKRETARIAT DPP PARTAI PERINDO

Jl. Pangeran Diponegoro 29
Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp : +62 21 - 3192 4109
Fax : +62 21 – 3192 5485
Email: sekretariat@partaiperindo.com

Copyright © 2018 Partai Persatuan Indonesia (Partai PERINDO). All rights reserved.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]