PERINDO UPDATE

13 Jan 2018 19:48

Terkait Putusan MK, LBH Perindo: Tercipta Persamaan Kedudukan di Dalam Politik


JAKARTA – LBH Perindo menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi setelah dikabulkannya uji materi Pasal 173 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketua DPP LBH Perindo Ricky K Margono mengatakan dengan putusan MK tersebut maka seluruh partai politik bisa berkompetisi dengan adil dan sehat.

“Kita menyambut baik apa yang sudah diputuskan oleh MK, sehingga kedepannya Indonesia bisa menjalankan proses pesta demokasi dengan sebaik-baiknya karena sejak awal verifikasi faktual memang seharusnya dilakukan oleh seluruh parpol,” ujar Ricky saat dihubungi, Sabtu (13/1/2018).

Dia menambahkan dinamika politik Indonesia selama lima tahun ini bisa memberikan berbagai perubahan di dalam struktur Partai. Dengan hadirnya daerah otonom baru (DOB), maka proses verifikasi faktual se-wajibnya dilakukan secara menyeluruh guna terpenuhinya syarat sebagai peserta Pemilu 2019.

“Banyak hal terjadi dalam lima tahun terakhir ini, munculnya daerah otonomi baru dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, belum lagi perpindahan pengurus dan anggota dari satu partai ke partai lain,” tuturnya.

Ricky berharap agar KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu bisa bersikap professional dalam menjalankan tahap verifikasi, baik terhadap partai baru maupun partai lama.

“Kemarin kita (Partai Perindo) sudah menjalankan verifikasi faktual dengan begitu ketatnya. Oleh karenanya, kami berharap hal yang sama diberlakukan kepada seluruh partai yang saat ini sudah diwajibkan untuk dilakukan verifikasi faktual kembali,” katanya.

Dengan demikian, parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 tetap harus menjalani verifikasi faktual untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

“Sehingga kedepannya, kita berharap agar KPU dan Bawaslu bisa menjalankan dan menghargai putusan MK agar tercapai dan tercipta persamaan kedudukan di dalam politik,” tambahnya.

Sebelumnya, uji materi ini diajukan oleh Partai Perindo dengan Nomor Perkara 62/PUU-XV/2017 karena dalam Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dinilai diskriminatif dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Terlebih Indonesia telah mengalami pemekaran daerah sejak 2014 hingga 2019.

Dalam Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa partai politik peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi KPU.

Pada Ayat (3) menyebut bahwa partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.

VIDEO PROFILE

kutipan-web-perindo
Daftar-Online-Partai-Perindo

Latest Tweet

@PartaiPerindo

facebook fans

PERINDO

SEKRETARIAT DPP PARTAI PERINDO

Jl. Pangeran Diponegoro 29
Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp : +62 21 - 3192 4109
Fax : +62 21 – 3192 5485
Email: sekretariat@partaiperindo.com

Copyright © 2018 Partai Persatuan Indonesia (Partai PERINDO). All rights reserved.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]