PERINDO UPDATE

11 Oct 2018 17:38

Perindo Minta Remisi untuk Terpidana Kasus Korupsi Ditiadakan


JAKARTA – Partai Perindo meminta lembaga penegak hukum tidak memberi remisi bagi terpidana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dengan memperberat hukuman mereka sebagai upaya memberikan efek jera terhadap perilaku ‘kotor’ para koruptor.

Ketua Bidang Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan DPP Partai Perindo Wibowo Hadiwardoyo mengatakan budaya korupsi di Tanah Air saat ini sulit dihilangkan mengingat semakin maraknya perilaku mencuri uang rakyat dan uang negara.

Upaya dilakukan pemerintah dan penegak hukum untuk meminimalisir Tipikor adalah dengan memberikan hukuman berat terhadap setiap tersangka tipikor.

“Yang bisa dilakukan adalah menerapkan hukuman maksimal sesuai ketentuan apakah mengacu pada UU Tipikor atau KUHP,” kata Wibowo saat dihubungi, Kamis (11/10/2018).

Pria yang akrab disapa Bowo ini menyayangkan sampai saat ini masih saja diberikannya keringanan hukum bagi terpidana Tipikor pada setiap perayaan hari besar, sepatutnya Kemenkumham tidak memberikan remisi kepada terpidana Tipikor dengan alasan apa pun.

Selain itu, sanksi tegas bagi terpidana korupsi adalah mencabut hak politik mereka dan harta dari hasil korupsi harus disita Negara agar perbuatan melanggar hukum tersebut tidak lagi dilakukan.

“Tersangka setelah divonis maksimal agar tidak diberi remisi sehingga full menjalani hukuman sampai tuntas. Lalu ada tambahan seperti dicabut hak politiknya dan sita hartanya,” ucap Bowo.

Meskipun begitu, Bowo menilai jera atau tidaknya seseorang melakukan korupsi bergantung pada masing-masing individu. Seseorang yang tidak melakukan korupsi bukan berarti takut dipenjara, tetapi karena hal itu memang perbuatan yang dilarang setiap agama.

“Tapi soal jera atau tidak tergantung orangnya, sebenarnya ada orang yang tidak berani korupsi atau mencuri, bukan karena takut dipenjara tetapi takut dosa,” tuturnya.

Diketahui, kasus korupsi belakangan ini semakin marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Paling santer adalah 11 kepala daerah di Jawa Timur yang dalam rentang waktu berbeda terpaksa diciduk KPK lantaran terjerat kasus korupsi.

Miris melihat kian menjamurnya kasus korupsi, Presiden Joko Widodo akhirnya meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Isi dalam PP tersebut menerangkan bahwa masyarakat yang memberikan informasi kepada aparat penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya mencapai Rp200 juta.

VIDEO PROFILE



29
Daftar-Online-Partai-Perindo

Latest Tweet

@PartaiPerindo

facebook fans

PERINDO

SEKRETARIAT DPP PARTAI PERINDO

Jl. Pangeran Diponegoro 29
Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp : +62 21 - 3192 4109
Fax : +62 21 – 3192 5485
Email: [email protected]

Copyright © 2018 Partai Persatuan Indonesia (Partai PERINDO). All rights reserved.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]