H Husnan Wadi.,SH., MH

H Husnan Wadi.,SH., MH

Nusa Tenggara Barat | Dapil Lombok Barat 5

pembahasan lkpj dg tim tapd

terkait pembahasan lkpj setelah penyampaian oleh bupati dprd harus paling lambat 30 hari melalukan pembahasan dan memberi masukan atas LKPJ tersebut, terkait serapan anggaran, PAD dan kegiatan2 yg sudsh direncanakan. dan dalam pembahasan dprd komisi 2 menemukan silpa yg besar bahkan terbesar diseluruh kabulaten kota sw ntb dan minimnya kegiatan yg di eksekusi diakibatkan koordinasi antar opd lemah fan perncanaaan yg amburadul

24 Juni 2026, 18:12 WIB

H Husnan Wadi.,SH., MH

Nusa Tenggara Barat | Dapil Lombok Barat 5

hearing pengelolaan Taman Budaya

hearing terkait pengelilaan taman budaya yg bermaslah dalmb penanagan kaki lima

28 April 2026, 11:50 WIB

H Husnan Wadi.,SH., MH

Nusa Tenggara Barat | Dapil Lombok Barat 5

rapat sosialisasi kenaikan tarif PDAM giri menang

Rapat atau hwaring dengan dirut PT Perseroda Gorimenang beserta managemen dg komisi 2 terkait dg kenaikan harga air, kenaikan ini sifatnya urgen karena beberapa hal: 1. biaya investasi, 2. permintaan air terus meningkat, 3. kenaikan biYa produksi, 4 regulasi atau kebijakan pemwrintah, sehingga komisis 2 swpakat kenaikan tarif hRus dilakukan supaya dividwb tidak membengkak

02 Maret 2026, 09:45 WIB

H Husnan Wadi.,SH., MH

Nusa Tenggara Barat | Dapil Lombok Barat 5

rdp pembahasan perda tentang aset pengelolaan daerah

perlu meminta eksekutif sebagai pengusul perda tersebut untuk memberikan penjelasn tentang perubahan perda sebelumnya dan rdp ini dg bagian hukum dan bkd sebagai opd yg bertanggung jawab terhadap aset.

24 Februari 2026, 14:00 WIB

H Husnan Wadi.,SH., MH

Nusa Tenggara Barat | Dapil Lombok Barat 5

RDP dengan PLN

RDP ini dimaksudkan untuk memvalidasi PAD 10% dari BPKT-TL pln lombok barat yang dalam temuan komisi 2 adanya data dan dokumen penerimaan Bpjt dr pln yg 10% mandatori undang” sangat tidak rasional angkanya yg di dapatkan oleh PLN dan disetor ke pemda diantaranya : data per tahun 2024 ahir pelanggan pln 296.895 orang pelanggan dg asumsi penggunaan daya per orang di ratakan kessemua planggan hanya 110.000’ dan di tahun 2025 per desember planggan pln menurun menjadi 234.000 dan data ini sangat tidak rasinal dalam paham komisi 2 sehingga perlu kami validasi ke semua stakkholder.

09 Februari 2026, 07:30 WIB

H Husnan Wadi.,SH., MH

Nusa Tenggara Barat | Dapil Lombok Barat 5

reses hari ke 2

27 Januari 2026, 17:49 WIB

H Husnan Wadi.,SH., MH

Nusa Tenggara Barat | Dapil Lombok Barat 5

reses dprd masa sidsng 2 tahun 2025-2026

menggali pikiran dan mendengar seluruh permaslahan di masyarakat reses ini berlangsung di desa gegelang kecamatan lingsar adapun permaslahanya: 1. adanya tanah aset pemda swluas 10.000 m2 yg dikuasainoleh oknum yg tdk bertanggung jawab. 2. permaslahan sampah perlu penangan yg lebih komferhensif de pemwrintah daerah. 3. irigasi, dan pelayanan pos yandu.

26 Januari 2026, 19:28 WIB

H Husnan Wadi.,SH., MH

Nusa Tenggara Barat | Dapil Lombok Barat 5

workshop profesionalisme DPRD dalam mewujudkan pembangunan Daerah Berkelanjutan

kegiatan ini menekankan fungsi” dprd secra profesional dan mempunyai sumberdaya yg mempuni dalam membangun daerah dg kolaborasi dan sinergitas yg mengedepankan kepentingan masyarakat serta daerah umumnya.

22 Januari 2026, 09:52 WIB

H Husnan Wadi.,SH., MH

Nusa Tenggara Barat | Dapil Lombok Barat 5

perjalanan Bimtek DPRd lombok Barat ke jakarta di hotel luminar mangga besar beseeta seluruh anggota fan swkertariat Dewan

kegiatan ini setiap tahun diselenggaran oleh pwmwrimtah daerah lombok barat untuk dalam rangka Bimbingan teknis terhafap kinerja” dan kerja dewan dalam melaksanakan tugas konstitusionL dan kegiatan pemerintahan yg bersih dg nara-nara sumber yang berkompeten sehingga hasil ini bisa dijadikan penambahan ilmu dan sumberdaya anggota serta seluruh yg terkait dg kerja dprd.

21 Januari 2026, 12:39 WIB

H Husnan Wadi.,SH., MH

Nusa Tenggara Barat | Dapil Lombok Barat 5

Evalusi serta mendengar program program opd mitra komisi 2 dprd lombok barat

bersma seluruh opd mitra komisi 2 dprd lombok barat di awal tahun 8 januari 2026 rapat perdana komisi untuk mengevaluasi serta mendwngar kegiatan2 masing2 opd terkait program” unggulan pasca adanya penggabungan beberapa opd serta mendengar penjelasan Kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah terhadap kesehatan keuangan serta prioritas” penganggaran program2 unggulan di masing” opd, meningkatksn pengawasan dan meminimalisir kebocoran PAD yg menjadi konsen komisi 2.

08 Januari 2026, 10:09 WIB