Nusa Tenggara Timur | Dapil Nusa Tenggara Timur 5
Total: 18 JurnalSenin tanggal 2 Februari 2026 Komisi 2 DPRD Provinsi NTT melakukan rapat koordinasi untuk mempersiapkan materi yang akan diminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi mitra Komisi 2 untuk dipresentasikan pada hai Rabu tanggal 4 Februati 2026 pada Rapat Dengar Pendapat (RDP)


Tanggal 27-30 Januari 2026 segenap pimpinan dan anggota Komisi 2 melakukan tugas konsultasi dan studi banding pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan meninjau Desa Pariwisata terpopuler di Bali. Pada rapat bersama Dinas Pariwisata Provinsi Bali di Kantor Dinas Pariwisata Bali kami bertukar informasi tentang penanganan dan penyelenggaraan pariwisata di masing-masing Provinsi. Banyak hal yang ditimba menyangkut Peraturan Daerah Provinsi Bali yang mengatur penyelenggaraan pariwisata maupun wisatawan dan penanganan sistim keamanan pariwisata yang sudah berstandat internasional kami pelajari di sana. Setelahnya kami melakukan kunjungan ke Desa Adat Wisata Penglipuran Kabupaten Bangli Provinsi Bali. Desa wisata ini memiliki kekhasan sebagai desa yang indah dan rertata bersih, rapih serta harmoni sebagai ikatan keluarga yang berdiam.di rumah adatnya masing2 dalam sebuah area yang terkonstruksi secara teratur dan mirip satu sama lain. Desa ini memiliki kemandirian ekonomi oleh kunjungan wisatawan dan perolehan hasil jualan barang2 khas Bali.


Komisi 2 DPRD Provinsi NTT melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta jajarannya terkait Peraturan Gubernur NTT No. 33 Tahun 2025 tentang Retribusi Daerah yang memberatkan para Nelayan, Pelaku Usaha Perikanan dan Jasa Pelabuhan serta Perikanan Oeba-Kota Kupang


Pengurus DPW Provinsi NTT menghadiri acara syukuran pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan Bpk Drs. Yoram Nakamnanu M.M. Dalam perjalanan ke lokasi acara rombongan DPW Perindo dan DPD Perindo TTS mengunjungi Bendungan Temef salah satu karya Proyek Strategis Nasional masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo


Rombongan DPW menghadiri acara syukuran pelantikan Anggota DPRD Kabupaten TTS Bpk. Yoram Nakamnanu. Sebelum mengikuti acara tersebut rombongan DPW menyempatkan waktu untuk mengunjungi Bendungan Temef salah satu bendungan besar karya mantan Presiden ke 7 RI Bpk Joko Widodo

Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketiga Wakil Ketua DPW Partai Perindo Provinsi NTT menyerahkan SK salah satu Ketua Bidang kepada Ibu Serefina salah seorang Penyandang Disabilitas di kantor DPW Partai Perindo NTT


Paulus Lobo Politisi Partai Perindo Anggota DPRD Provinsi NTT anggota Komisi 2 bersama rekan2 Anggota Komisi 2 melanjutkan rapat yang diskors pada ruang rapat komisi utk dilanjutkan di kantor Koperasi dan UMKM Provinsi NTT sebagai wujud penghargaan dan persaudaraan serta kekohan sebagai mitra sejajarnya Lembaga Eksekutif.


Hati Kamis tgl 22 Januari 2026 Bapemperda DPRD Provinsi NTT mengadakan rapat untuk menyempurnakan 3 Ranerda prakarsa DPRD. Paulus Lobo anggota DPRD utusan Fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat (Gabungan Partai Perindo dan Hanura) terlibat dalam memberikan pikiran dalam diskusi hingga membuat laporan perbaikan terhadap ketiga Ranperda tersebut untuk kemudian dikirim ke Depdagri pd Direktorat Produk Hukum Daerah


Rapat Dengar Pendapat ini terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026. Para Kadis dan Kwpala Biro mempresentasikan target PAD dan capaiannya serta pelaksanaan kegiatan2 belanja Dinas dan Biro serta target capaian PAD dan program2 baik belanja pegawai maupun pelayanan kemasyarakat pada tahun 2025 dan 2026. Anggota Komisi meresponnya dengan memberikan catatan2 kritis aerta dukungan bagi pemerintah


Hari ini Senin 19 Januari 2026 Komisi 2 DPRD Provinsi mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT. PAULUS LOBO berbicara tentang kondisi daerah NTT sebagai daerah pertanian dan perkebunan yang butuh implementasi program2 pemberdayaan bagi petani, pentingnya inovasi serta kolaborasi kemitraan dalam memaksimalkan pelayanan bagi para petani, pengendalian hama, peningkatan hasil pertanian dan perkebunan serta capaian Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan pemerintah Provinsi NTT baik secara keseluruhan maupun khususnya oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi.


