Cegah Gambus Laut Banjir Lagi, Alpon Sirait Dorong Rekayasa Debit Sungai
BATU BARA - Dua kali banjir yang merendam ratusan rumah di Desa Gambus Laut, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara (Sumut) tak cukup diatasi dengan memperkuat tanggul atau cofferdam. Pengaturan debit air dari hulu justru menjadi kunci agar Sungai Gambus tidak kembali menerima limpahan air dalam jumlah besar.
Anggota DPRD Batu Bara dari Partai Perindo Alpon Sirait meminta Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumut segera memastikan sumber dan arah aliran air yang masuk ke kawasan Gambus Laut. Langkah itu penting untuk mengetahui apakah genangan semata-mata dipicu curah hujan dan banjir kiriman atau berkaitan dengan pengalihan aliran selama rehabilitasi Bendung Sidalu-Dalu.
Alpon menilai, instruksi PSDA Sumut kepada ULP Gambus untuk memperkuat Cofferdam Tanjung Muda dan Cofferdam Sungai Gambus sudah tepat. Namun, penguatan bangunan pengendali air harus dibarengi rekayasa pembagian debit, yakni sekitar 40 persen dialirkan ke Sungai Sidalu-Dalu dan 60 persen menuju Sungai Tanjung.
“Memang itulah yang semestinya dilakukan. Debit air harus direkayasa, sekitar 40 persen masuk ke Sungai Sidalu-Dalu dan 60 persen mengalir ke Sungai Tanjung,” kata Alpon Sirait yang duduk di Komisi II DPRD Batu Bara, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, pembagian tersebut diperlukan agar Sungai Gambus tidak menanggung seluruh limpahan air. Sebab, jika semua debit dialirkan ke Sungai Sidalu-Dalu lalu tertahan di cofferdam hulu Bendung Cinta Maju, air dikhawatirkan kembali melimpah ke Sungai Gambus yang kapasitasnya tidak mampu menampung seluruh debit Sungai Bah Bolon.
Karena itu, PSDA Sumut juga diminta tidak langsung menyimpulkan banjir sebagai kiriman dari Simalungun tanpa pemeriksaan di lapangan. Kondisi debit dari wilayah hulu perlu dipastikan, termasuk kemungkinan adanya pengalihan aliran atau bagian Sungai Tanjung yang jebol.
“Perlu dipastikan apakah benar ada banjir kiriman dari Simalungun. Jangan kita hanya berandai-andai. Jangan-jangan ada pengalihan atau bagian Sungai Tanjung yang jebol,” kata Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Batu Bara ini.
Untuk memastikan kondisi tersebut, PSDA Sumut didorong berkoordinasi dengan UPT Bah Bolon di Pematangsiantar. Pemeriksaan diperlukan agar keputusan pengaturan aliran didasarkan pada kondisi debit aktual dari hulu, bukan sekadar asumsi mengenai penyebab banjir.
Di sisi lain, penanganan darurat juga diminta tidak otomatis dibebankan kepada kontraktor rehabilitasi Bendung Sidalu-Dalu. Alpon menyebut pekerjaan kontraktor berada pada lingkup Bendung Cinta Damai/Cinta Maju sehingga perlu ada kejelasan kewenangan serta skema anggaran PSDA apabila penguatan cofferdam membutuhkan penanganan rutin.
Dampak banjir pertama pada Agustus cukup luas. Genangan merendam permukiman di Dusun VI, VII dan VIII serta berdampak terhadap sekitar 150 hektare lahan cabai yang terancam gagal panen.
Memasuki awal September, banjir kembali terjadi dengan dampak lebih besar dan hingga kini masih berlangsung. Berdasarkan laporan BPBD Batu Bara, sebanyak 211 rumah di Dusun VI, VII dan VIII terendam. Air bahkan telah masuk ke rumah warga dan genangan sempat memutus akses transportasi desa.
Kondisi tersebut membuat pengendalian debit air semakin mendesak. “Banjir bukan hanya mengancam permukiman masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian pada sektor pertanian,” pungkas Alpon.
Bagikan:
Selengkapnya
