Jro Bima Desak Evaluasi Dirut Pertamina Usai Kelangkaan BBM Ganggu Aktivitas Warga Bali
DENPASAR — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali mendapat sorotan berbagai pihak. Ketua DPW Partai Perindo Bali, Ketut Putra Ismaya Jaya atau yang akrab disapa Jro Bima juga turut angkat biacara. Ia mendesak evaluasi terhadap Direktur Utama Pertamina karena persoalan pasokan tersebut dinilai telah menyulitkan masyarakat dan berpotensi merusak citra Bali.
Antrean kendaraan dan keterbatasan pasokan BBM dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Denpasar, Badung, dan Tabanan. Pertamina Patra Niaga sebelumnya menyatakan keterlambatan pasokan Pertalite menjadi salah satu penyebab gangguan, sementara perusahaan mengupayakan pemulihan distribusi.
Jro Bima menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang semata-mata sebagai kendala teknis distribusi. "Ketersediaan BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, pelaku usaha, serta sektor pariwisata yang menopang perekonomian Bali. Antrean panjang dan kesulitan mendapatkan bahan bakar dapat mengganggu mobilitas warga maupun aktivitas ekonomi.”
Ia juga mempertanyakan penjelasan manajemen Pertamina mengenai penyebab gangguan pasokan. Menurut Jro Bima, penjelasan tersebut belum cukup menjawab persoalan mendasar terkait kesiapan perusahaan dalam mengantisipasi kebutuhan BBM di Bali. "Saya meminta pemerintah mengevaluasi pimpinan Pertamina agar persoalan serupa tidak kembali membebani masyarakat.”
“Bali merupakan daerah tujuan wisata yang aktivitas ekonominya sangat bergantung pada kelancaran mobilitas. Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, dampaknya bukan hanya dirasakan pengguna kendaraan, tetapi juga pelaku usaha dan sektor pariwisata. Karena itu, Pertamina harus bertanggung jawab dan memastikan persoalan seperti ini tidak terulang,” ujar Jro Bima.
Jro Bima berharap evaluasi terhadap pengelolaan pasokan dan distribusi BBM dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada aspek perencanaan kebutuhan dan antisipasi gangguan logistik. “Pemulihan pasokan perlu diikuti perbaikan tata kelola agar pelayanan energi bagi masyarakat Bali lebih andal dan kepercayaan publik terhadap layanan Pertamina dapat dipulihkan.”


