Kenaikan BBM Non-Subsidi Picu Tekanan Harga, Aleg Perindo Kotim Soroti Dampak ke Rakyat
Rabu 22 April 2026 11:52 WIBKOTAWARINGIN TIMUR – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi berpotensi memicu efek berantai terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Kondisi ini dinilai dapat menekan sektor-sektor produktif yang menjadi penopang ekonomi masyarakat, terutama di daerah yang bergantung pada distribusi logistik dan aktivitas produksi berbasis BBM.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur dari Partai Perindo, Hendra Sia, menyusul kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi yang mulai berlaku sejak 18 April 2026.
Dampak Distribusi dan Daya Beli Masyarakat
“Kenaikan ini bisa berdampak pada harga bahan pokok. Pemerintah perlu memastikan sektor transportasi tetap terkendali agar tidak langsung memicu kenaikan harga di pasaran,” ujarnya sebagaimana dilansir dari Radar Sampit.
Dia menilai, dampak kenaikan BBM akan semakin terasa bagi masyarakat di wilayah pelosok yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap distribusi logistik.
“Khususnya masyarakat di daerah jauh dari pusat kota, tentu akan lebih terbebani karena biaya distribusi ikut meningkat,” tambahnya.
Menurutnya, kenaikan ongkos angkut berpotensi mendorong lonjakan harga kebutuhan pokok jika tidak diantisipasi secara tepat oleh pemerintah.
Tekanan ke Sektor Produktif dan UMKM
Tekanan tersebut tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga pelaku sektor produktif seperti nelayan dan petani yang bergantung pada BBM dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Nelayan dan petani sangat bergantung pada BBM. Kenaikan ini tentu akan menambah beban operasional mereka,” ujarnya.
Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa sebelum kebijakan kenaikan BBM diberlakukan, sejumlah komoditas di Kotawaringin Timur telah lebih dulu mengalami kenaikan harga, termasuk bahan plastik yang melonjak hingga 100 hingga 150 persen.
Kondisi ini memaksa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyesuaikan harga jual produk, yang pada akhirnya berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Situasi tersebut dinilai dapat memperberat tekanan terhadap ekonomi kerakyatan jika tidak diimbangi dengan kebijakan pengendalian harga dan stabilisasi distribusi.
Dorongan Kebijakan Pengendalian Harga
“Ini bisa menjadi momentum kenaikan harga bahan pokok jika tidak diantisipasi sejak awal,” tegasnya.
Banner Caption
Dia mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas harga, terutama pada sektor transportasi dan distribusi, agar dampak kenaikan BBM tidak meluas ke berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat tetap terjaga, sekaligus melindungi daya beli di tengah tekanan biaya yang meningkat.
Bagikan:
Selengkapnya
