Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Maximus Itlay Minta Distribusi 141,9 Ton Beras di Jayawijaya Ditelusuri
JAYAWIJAYA - Kejelasan distribusi bantuan pangan diperlukan untuk memastikan hak masyarakat terdampak kekeringan terpenuhi. Penyaluran 141,9 ton beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bagi 28.389 warga di 40 distrik Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan harus ditelusuri agar bantuan benar-benar sampai kepada penerima sesuai alokasi.
Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Maximus Itlay menilai kejelasan alur distribusi dan koordinasi antar pemerintah perlu menjadi perhatian. Pasalnya, bantuan pangan dengan peruntukan khusus tersebut dikabarkan telah dikeluarkan dari gudang Perum Bulog Wamena tanpa koordinasi dengan pemerintah kabupaten.
"Bantuan pangan ini harus disalurkan sesuai peruntukannya. Kami mempertanyakan mengapa bantuan tersebut justru diduga dikeluarkan dari gudang Bulog tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten," kata Maximus Itlay yang menjabat Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jayawijaya, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 373/TS.03.03/K/08/2026 tertanggal 29 Agustus 2026, Jayawijaya memperoleh alokasi 141.945 kilogram atau sekitar 141,9 ton beras. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 28.389 jiwa yang tersebar di 40 distrik, dengan alokasi 5 kilogram per orang untuk kebutuhan selama 14 hari.
Informasi mengenai pengeluaran beras dari gudang Bulog oleh Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan pun memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme distribusinya. Maximus menilai pemerintah kabupaten perlu memperoleh penjelasan mengenai proses tersebut, mengingat Jayawijaya merupakan wilayah penerima alokasi bantuan.
"Kami mau memastikan hak masyarakat di 40 distrik ini terpenuhi. Ini menyangkut kebutuhan masyarakat yang sedang terdampak kekeringan," tegas Legislator Partai Perindo ini.
Menurutnya, penelusuran terhadap alur penyaluran diperlukan untuk memastikan tidak ada perubahan peruntukan yang berpotensi mengurangi hak masyarakat penerima. Kejelasan administrasi, koordinasi lintas pemerintahan, serta keterbukaan informasi juga penting agar distribusi bantuan pangan berjalan akuntabel.
Sebagai tindak lanjut, Maximus berencana membawa persoalan tersebut ke tingkat pemerintah pusat agar mekanisme penyaluran dapat ditelusuri sesuai ketentuan. "Kami akan menyampaikan persoalan tersebut secara lisan maupun tertulis kepada Kementerian Pertanian serta Yan Mandenas selaku anggota DPR RI di Jakarta," tutur Maximus.
Selain itu, dia mengingatkan agar pemerintah provinsi tidak mengalihkan bantuan beras tersebut ke daerah lain. Sebab, alokasi dari Kementerian Pertanian itu secara khusus telah ditetapkan untuk Kabupaten Jayawijaya sehingga perlu dijaga agar manfaatnya benar-benar diterima masyarakat sesuai peruntukan. “Gubernur jangan mengalihkan bantuan ini kepada daerah lain,” pungkasnya.
Bagikan:
Selengkapnya
