Perindo Bersama Rakyat

MEDAN - Ketidaksesuaian kondisi ekonomi warga dengan klasifikasi data desil dapat memengaruhi peluang masyarakat memperoleh bantuan sosial. Persoalan itu menjadi keluhan sejumlah warga Medan Tuntungan yang mengaku berada dalam kategori desil tinggi meski kondisi ekonomi keluarga mereka masih sulit.

Keluhan tersebut disampaikan saat Sosper IX Tahun 2026 tentang Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Adminduk di Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan. Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan warga itu, anggota DPRD Kota Medan Binsar Simarmata turut mendampingi warga mengecek status desil melalui telepon genggam.

Binsar meminta warga yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk mengajukan perbaikan atau sanggahan melalui kelurahan. Dia juga akan menanyakan persoalan tersebut secara langsung kepada pihak BPS.

“Desil ini saat ini selalu dikeluhkan. Tetapi warga juga harus aktif untuk melakukan pengecekan, yang berpeluang mendapatkan bantuan adalah Desil 1 sampai 4. Permasalahan desil ini akan saya tanyakan langsung kepada pihak BPS. Segera,” tegas Binsar, Senin (7/9/26).

Persoalan data tersebut juga membuat kelengkapan administrasi kependudukan menjadi penting bagi warga. Menurut Binsar, dokumen kependudukan berkaitan dengan berbagai kebutuhan pelayanan pemerintah, termasuk akses terhadap bantuan sosial.

“Kelengkapan Adminduk seperti identitas keluarga dan pribadi sangat penting untuk keperluan segala urusan, termasuk mendapatkan bantuan dan pelayanan dari pemerintah. Jadi semua anggota keluarga harus memiliki Adminduk seperti akta lahir, akta perkawinan atau buku nikah, KK, KTP dan KIA,” pesan politisi Partai Perindo itu.

Selain persoalan desil dan Adminduk, warga Kelurahan Kemenangan Tani turut menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur, mulai dari drainase yang belum dibenahi hingga minimnya penerangan jalan. Lurah Kemenangan Tani Jan Rudi Purba membenarkan persoalan tersebut.

“Apa yang dikeluhkan warga benar. Semua ini bermuara di Jalan Bunga Nicole Raya. Dari reses anggota DPRD Medan sampai reses anggota DPRD Sumut sudah kami suarakan, tapi belum juga dibenahi,” katanya.

Warga Kelurahan Tanjung Selamat kembali menyampaikan aspirasi dalam Sosper tahap kedua, mulai dari pengecekan status desil hingga permintaan pembangunan lampu lalu lintas di persimpangan Pajak Melati yang kerap macet. Lurah Tanjung Selamat Hans Joy Tarigan juga berharap status Jalan Bunga Sakura dialihkan menjadi jalan kota agar pembenahan drainase dapat dilakukan.

“Kita harapkan Jalan Bunga Sakura Raya hingga kawasan Jalan Flamboyan Raya sampai Simpang Pemda dapat menjadi status jalan kota agar bisa dibenahi drainase. Dan pertemuan sudah dilakukan dan sudah ada laporan berita acaranya tinggal menunggu keputusan katanya dari Bapak Gubernur saja,” ucap Hans.

Rangkaian aspirasi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan warga dalam mengakses layanan dan program pemerintah, mulai dari ketepatan data bantuan sosial hingga kebutuhan infrastruktur dasar. Karena itu, pengecekan dan perbaikan data desil serta kelengkapan Adminduk menjadi bagian penting agar pelayanan pemerintah dapat diterima sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.