Benchmarking Pengelolaan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit BLUD pada RSUD Otanaha oleh Komisi I DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Dinas Kesehatan Kota Gorontalo

14 Februari 2026, 02:00 WIB

Kegiatan benchmarking ini dilaksanakan oleh Komisi I DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk memperoleh informasi dan referensi terkait pengelolaan sumber daya manusia pada rumah sakit yang menerapkan pola keuangan BLUD. Melalui kunjungan ke Dinas Kesehatan Kota Gorontalo dan pembelajaran terhadap sistem manajemen SDM di RSUD Otanaha, diharapkan anggota DPRD dapat memahami kebijakan, mekanisme pengelolaan tenaga kesehatan, serta strategi peningkatan kinerja aparatur rumah sakit. Hasil kegiatan ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong peningkatan tata kelola serta kualitas pelayanan rumah sakit daerah.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Pansus LKPJ DPRD Bolmut Bahas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024 Bersama Pemda

Sebagai bagian dari Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saya bersama anggota pansus lainnya menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 bersama Pemerintah Daerah. Rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang dijalankan oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara** dalam memastikan jalannya pemerintahan daerah berlangsung secara akuntabel dan transparan. Dalam pembahasan tersebut, kami mencermati berbagai aspek penting terkait pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran terakhir. Mulai dari capaian kinerja, serapan anggaran, hingga implementasi kebijakan strategis di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Salah satu poin penting dalam rapat ini adalah penyusunan rekomendasi atas LKPJ Bupati yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. Bagi saya pribadi, pembahasan LKPJ ini bukan sekadar agenda formal, tetapi juga bagian dari tanggung jawab DPRD untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya juga berharap masyarakat dapat memahami bahwa proses evaluasi kinerja pemerintah daerah dilakukan secara terbuka, sehingga menjadi ruang bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan.

Kegiatan Partai

Perkuat Soliditas Partai, Perindo Sulut Gelar Konsolidasi dan Raker di Manado

Saya menghadiri kegiatan Konsolidasi dan Rapat Kerja bersama jajaran pengurus dan kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo) se-Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Quality Hotel Manado, Manado. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus DPW, DPD, serta anggota DPRD dari Partai Perindo yang ada di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Kegiatan konsolidasi ini menjadi momentum penting bagi kami untuk memperkuat soliditas partai, mempererat komunikasi antar pengurus, serta menyamakan visi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kader partai di daerah masing-masing. Melalui rapat kerja ini juga dibahas berbagai program serta strategi organisasi ke depan, agar Partai Perindo semakin hadir dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Bagi saya pribadi, kegiatan ini sangat penting karena menjadi ruang untuk bertukar gagasan, pengalaman, serta memperkuat komitmen bersama dalam membangun kerja politik yang lebih solid, terarah, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Semoga melalui konsolidasi ini, Partai Perindo di Sulawesi Utara semakin kuat, kompak, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah.

Kegiatan Lembaga

Tingkatkan Layanan Kesehatan, Komisi I DPRD Bolmut Dalami Sistem BLUD di RSUD Ainun Habibie Gorontalo

Di sela-sela aktivitas pada bulan suci Ramadhan, saya bersama rekan-rekan di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan kunjungan kerja ke RSUD dr. Hasri Ainun Habibie di Gorontalo. Kunjungan ini dilakukan untuk memperdalam pemahaman kami terkait mekanisme perubahan status rumah sakit daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam pertemuan tersebut, kami banyak berdiskusi mengenai sistem pengelolaan rumah sakit yang telah menerapkan pola BLUD, di mana manajemen pengelolaan operasional dan keuangan diberikan fleksibilitas kepada pihak rumah sakit agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, efektif, dan profesional. Menurut saya, perubahan status RSUD menjadi BLUD merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan di daerah. Dengan sistem pengelolaan yang lebih fleksibel namun tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, diharapkan rumah sakit daerah mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.