Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan DTKS serta Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara

24 Februari 2026, 02:00 WIB

Kegiatan koordinasi dan evaluasi ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi serta pemahaman terkait pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mekanisme penyaluran bantuan sosial. Melalui pertemuan dengan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan pembahasan mengenai proses pemutakhiran data penerima bantuan, sistem verifikasi dan validasi DTKS, serta upaya peningkatan efektivitas dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD serta mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaksanaan program kesejahteraan sosial di daerah.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Partai

Perwakilan Perindo di DPRD Bolmut Serap Aspirasi Masyarakat dalam Agenda Reses Dapil II

Sebagai anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari Partai Perindo, saya melaksanakan agenda reses di Daerah Pemilihan II yang meliputi wilayah Bolangitang Barat dan Bolangitang Timur. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi saya untuk bertemu langsung dengan masyarakat dan mendengarkan berbagai aspirasi, keluhan, serta harapan mereka terkait pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Saya berkomitmen untuk membawa setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam forum resmi di DPRD agar dapat diperjuangkan melalui kebijakan dan program pembangunan daerah. Bagi saya, reses bukan sekadar agenda formal, tetapi bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan suara masyarakat benar-benar sampai dan diperjuangkan di lembaga legislatif.

Kegiatan Lembaga

Serap Aspirasi Masyarakat, DPRD Bolmut Gelar RDP Libatkan Perusahaan dan Instansi Terkait.

Sebagai bagian dari upaya menampung aspirasi masyarakat serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang berkembang di daerah, saya bersama pimpinan dan anggota **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara** mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Rapat ini menghadirkan sejumlah pihak yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan pelayanan publik di daerah, di antaranya perwakilan dari **BFI Finance** Cabang Boroko, **PT PP (Persero) Tbk** melalui proyek PLTU Sulut I Binjeita, **PT PLN (Persero)** ULP Bolmut, **PT Multi Inti Usaha** selaku perusahaan penyedia jasa ULP PLN Boroko, **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**, serta **Serikat Buruh Sejahtera Indonesia** Bolaang Mongondow Utara. Melalui forum RDP ini, kami membuka ruang dialog untuk mendengar secara langsung berbagai aspirasi, masukan, serta persoalan yang dihadapi oleh masyarakat maupun para pihak terkait. Bagi kami di DPRD, forum seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah pembangunan daerah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Saya berharap melalui rapat ini dapat ditemukan solusi yang konstruktif atas berbagai permasalahan yang ada, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Kegiatan Lembaga

Suara Jalanan untuk DPRD Bolmut: Aspirasi Rakyat Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan bentuk kepedulian dan partisipasi nyata rakyat dalam menjaga jalannya demokrasi di daerah. Polemik yang terjadi pada tahun kemarin terkait dengan kinerja dan kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi perhatian bersama, sehingga memunculkan berbagai kritik, masukan, serta aspirasi dari masyarakat. Bagi saya, kritik yang disampaikan melalui aksi tersebut bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan menjadi pengingat sekaligus cahaya panduan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Aspirasi masyarakat harus didengar dan dijadikan bahan evaluasi agar setiap kebijakan yang disusun benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Saya memandang bahwa suara rakyat adalah bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, polemik yang pernah terjadi hendaknya menjadi pelajaran berharga agar ke depan komunikasi antara DPRD dan masyarakat semakin terbuka, serta kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.