Optimalisasi Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan BLUD di RSUD dr. Zainal Umar Sidiki Kab. Gorut

13 Februari 2026, 08:40 WIB

Kegiatan studi komparatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan berbagi pengalaman terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan rumah sakit yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Melalui kunjungan ini diharapkan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat memahami mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, pelayanan kesehatan, serta tata kelola manajemen rumah sakit, sehingga dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Konsultasi Tentang Peraturan Daerah Inisiatif di kantor DPRD Minahasa Utara.

Komisi I melaksanakan konsultasi di DPRD Kabupaten Minahasa Utara terkait mekanisme penyusunan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD. Pembahasan mencakup tahapan Propemperda, penyusunan naskah akademik, teknik perumusan norma, serta strategi penguatan kualitas produk hukum daerah. Hasil konsultasi ini menjadi bahan pembanding dalam rangka meningkatkan kualitas fungsi legislasi DPRD. Secara umum, kegiatan perjalanan dinas Komisi I berjalan efektif dan memberikan tambahan referensi substantif yang akan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pembentukan peraturan daerah di lingkungan DPRD.

Kegiatan Partai

Kunjungan Kebersamaan Anggota DPRD Partai Perindo Bersama Keluarga kepada Konstituen dan Loyalis di Desa Mokoditek serta Penyerahan Bingkisan Menjelang Natal dan Tahun Baru

Dalam rangka menyambut Hari Natal dan Tahun Baru, saya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari Partai Perindo bersama keluarga melakukan kunjungan kebersamaan kepada konstituen sekaligus loyalis Partai Perindo di Desa Mokoditek. Sebagai seorang Muslim, saya meyakini bahwa kebersamaan, saling menghormati, dan menjaga persaudaraan antarumat beragama adalah nilai yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kunjungan ini, saya ingin mempererat tali silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang merayakan Natal, sekaligus menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk saling peduli dan berbagi. Pada kesempatan tersebut, saya juga menyerahkan bingkisan Natal dan Tahun Baru sebagai bentuk perhatian dan kebersamaan kepada masyarakat di Desa Mokoditek, khususnya para loyalis Partai Perindo. Semoga kebersamaan ini semakin memperkuat persaudaraan, menjaga keharmonisan, serta membawa sukacita bagi kita semua dalam menyambut Natal dan Tahun Baru.

Kegiatan Lembaga

Polemik Tunjangan Guru PAI Dibahas, Komisi I DPRD Bolmut Gelar RDP Bersama Kemenag dan Pemda

Sebagai bagian dari Komisi I DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, hari ini saya bersama pimpinan dan anggota komisi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak **Kementerian Agama Republik Indonesia** melalui Kantor Kemenag Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta Pemerintah Daerah. Dalam rapat ini turut hadir Kepala Kantor Kemenag beserta jajaran, Plt. Sekretaris Daerah, Asisten I, Kepala Dinas Pendidikan, serta perwakilan guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Rapat ini kami laksanakan untuk membahas polemik terkait belum tercairkannya anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Bagi kami di Komisi I **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**, persoalan ini perlu segera mendapatkan perhatian serius karena menyangkut hak para guru yang telah menjalankan tugasnya dalam mendidik generasi bangsa. Melalui RDP ini, kami berupaya mencari solusi terbaik atas kendala yang dihadapi. Alhamdulillah, rapat tersebut menghasilkan rekomendasi agar Pemerintah Daerah segera melakukan percepatan koordinasi dengan **Kementerian Keuangan Republik Indonesia** untuk menyampaikan persoalan ini secara langsung, sehingga dapat ditemukan jalan keluar yang tepat. Saya berharap langkah ini bisa menjadi solusi bagi para guru PAI, sehingga polemik terkait THR dan TPG dapat segera diselesaikan dan tidak lagi terjadi di kemudian hari. Bagi saya pribadi, memperjuangkan hak para guru merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mendukung dunia pendidikan di daerah.