Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Monitoring Program Kesejahteraan Sosial di DPRD Kabupaten Gorontalo.

25 Februari 2026, 08:00 WIB

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program kesejahteraan sosial di daerah. Melalui kunjungan dan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Gorontalo, DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan pertukaran informasi dan pengalaman terkait mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan program kesejahteraan sosial, termasuk pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta monitoring penyaluran bantuan sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan DPRD, guna memastikan program kesejahteraan sosial berjalan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Rapat Pansus DPRD

Rabu | 15 Juli 2026 ------------------------------ Stiap Peraturan Daerah yg lahir akan berdampak pda kehidupan masyarakat. Karena itu, stiap pasal perlu dibahas dngan cermat, objektif, dan penuh tanggung jawab. Hari ini, melalui Rapat Pansus II DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, kami membahas Ranperda Inisiatif DPRD tentang Pengembangan Produk Lokal dan Perlindungan srta Pemberdayaan UMKM. Semoga regulasi yg dihasilkan menjadi landsan bagi kemajuan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. . . . . Pansus II DPRD KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA

Kegiatan Lembaga

Pansus LKPJ DPRD Bolmut Bahas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024 Bersama Pemda

Sebagai bagian dari Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saya bersama anggota pansus lainnya menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 bersama Pemerintah Daerah. Rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang dijalankan oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara** dalam memastikan jalannya pemerintahan daerah berlangsung secara akuntabel dan transparan. Dalam pembahasan tersebut, kami mencermati berbagai aspek penting terkait pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran terakhir. Mulai dari capaian kinerja, serapan anggaran, hingga implementasi kebijakan strategis di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Salah satu poin penting dalam rapat ini adalah penyusunan rekomendasi atas LKPJ Bupati yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. Bagi saya pribadi, pembahasan LKPJ ini bukan sekadar agenda formal, tetapi juga bagian dari tanggung jawab DPRD untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya juga berharap masyarakat dapat memahami bahwa proses evaluasi kinerja pemerintah daerah dilakukan secara terbuka, sehingga menjadi ruang bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan.

Kegiatan Lembaga