Pencarian Populer
Kegiatan Partai
rabu 25 agustus 2026 melayat ke tokoh politik kab. sumba barat daya Drs. Ngongo Dangga
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
21 Juni 2025, bersama masyarakat desa Kadi Wano, Kec. wewewa timur, menurunkan Kontainer Kesehatan Bantuan DPP untuk bantuan Layanan Kesehatan Masyarakat
sabtu 22 agustus 2026 DPD Partai Perindo belerja sama dengan Donatur Jakarta untuk melakukan aksi sosial bantuan makanan bergizi kepada ibu hamil, balita dan lansia di desa weekamnala, kec. loura Kab. sumba barat daya. kegiatan tersebut sdh dilakukan kali ke 2 dan rencananya akan terus dilakukan setiap minggunya
Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai bentuk kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mengenai arah kebijakan pembangunan dan prioritas penganggaran daerah. Adapun kesepakatan yang ditandatangani meliputi KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 serta KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD agar selaras dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, Sekretaris Daerah, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Yusuf Bora menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis untuk memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar diarahkan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Kesepakatan KUA-PPAS menjadi dasar penting dalam penyusunan APBD yang berkualitas. DPRD berkomitmen mengawal setiap proses penganggaran agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta percepatan pembangunan daerah,” ujarnya. Melalui penandatanganan kesepakatan ini, diharapkan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya semakin kuat dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
