Rapat Kerja Komisi I Bahas LKPj Bupati TA 2025 dengan Dinas Dukcapil

31 Maret 2026, 10:00 WIB

Doloksanggul, 31 Maret 2026 — Anggota Komisi I, Lam Marganda Silaban, menghadiri rapat kerja bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung di ruang sidang Komisi I tersebut membahas berbagai capaian kinerja serta evaluasi program kerja Dinas Dukcapil selama tahun anggaran 2025. Fokus utama pembahasan meliputi pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kualitas data penduduk, serta inovasi layanan publik berbasis digital.

Rapat kerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan, sekaligus memastikan pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Rapat Lanjutan Bapemperda DPRD HUMBAHAS Bersama Pemerintah Pembahasan Ranperda

Rapat lanjutan Bapemperda bersama Pemerintah pembahasan Ranperda Senin, 18 Mei 2026 Pukul 10.00 WIB

Kegiatan Lembaga

Rapat Kerja Komisi I bersama Sekretariat Daerah Kab. Humbang Hasundutan

Rapat Kerja Komisi I bersama Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dilaksanakan pada hari Senin, 2 Maret 2026, pukul 13.00 WIB. Rapat kerja ini dilaksanakan bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan dan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, guna memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Lembaga

Konsultasi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terkait Perumusan Kebijakan Teknis Kesehatan Masyarakat

Kegiatan konsultasi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka koordinasi dan pendalaman materi terkait perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat, guna mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan serta efektivitas pelaksanaan program kesehatan di daerah.