Pencarian Populer
Kegiatan Lembaga
Peningkatan Kompetensi Guru, Inovasi pembalajaran, serta Penguatan Manajemen Sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di sidikalang. Pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembahasan LKPJ di Sidikalang. Sinergitas Kabupaten Humbang hasundutan dengan kabupaten pakpak bharat dalam perencanaan pembangunan jalan penghubung kabupaten pakpak bharat di Salak
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
Rapat di PUPR SUMUT
Doloksanggul, 17 Juli 2026 – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut berlangsung pada Jumat, 17 Juli 2026 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dan dihadiri oleh Jannus Lumban Batu selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan. Pembahasan dalam rapat tersebut menitikberatkan pada evaluasi pelaksanaan program, capaian kegiatan, serta realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan selama Tahun Anggaran 2025. Badan Anggaran DPRD melakukan pendalaman terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan guna memastikan program berjalan efektif serta selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan memaparkan berbagai capaian program, meliputi pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyebarluasan informasi pembangunan daerah, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pengembangan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas layanan digital bagi masyarakat dan perangkat daerah. Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran DPRD memberikan perhatian terhadap upaya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari modernisasi pelayanan pemerintahan. Selain itu, efektivitas penggunaan anggaran juga menjadi salah satu hal yang dibahas agar setiap program yang dilaksanakan mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan. Melalui pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Diharapkan Dinas Kominfo dapat semakin berperan dalam mendukung keterbukaan informasi, peningkatan pelayanan publik, serta perkembangan digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Medan, 7 Agustus 2026 — Komisi II DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan kunjungan kerja dan konsultasi ke DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan. Kunjungan tersebut membahas pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dalam konsultasi tersebut, Komisi II membahas berbagai hal terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap program dan kegiatan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam APBD. Komisi II menilai fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas penting DPRD untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai dengan perencanaan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pengawasan terhadap APBD tidak hanya menyangkut penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan program pembangunan dan pelayanan publik yang telah dianggarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui konsultasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, Komisi II berharap dapat memperoleh masukan dan pengalaman yang dapat menjadi bahan dalam meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat serta memastikan pelaksanaan APBD dapat mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
