Cari 
Pencarian Populer
Profile Anggota Legislatif
Komisi II DPRD Batu Bara melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Wilayah Sumatera II (BBWS II) Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Medan, Komisi II DPRD Batu Bara meminta agar dilakukan tindakan cepat dan permanen untuk mengatasi kekeringan Daerah Irigasi Perkotaan.
Rapat BANMUS untuk penjadwalan kegiatan DPRD Batu Bara bulan Februari 2026
Hari ini Kamis, 05 Februari 2026 Komisi II DPRD Batu Bara melakukan kunjingan kerja ke Kantor BAPENDA Kota Riau dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait kiat kiat menambah Pendapatan Asli Daerah.
Komisi 2 DPRD Batu Bara melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Topik Kekeringan Sawah pada Daerah Irugasi Perkortaan Seluas 3.350 Ha. RDP ini di hadiri oleh : 1.Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Batu Bara, 2.Kabid PSDA PUTR Kab.Batu Bara, 3.Komisi Irigasi Kab.Batu Bara, 4.Kepala PLT BAPPELITBANGDA Kab.Batu Bara, 5. Ketua GP3A Irigasi Perkotaan, 6.Dewan Eksekutif MAPEL Kab.Batu Bara
Rapat Paripurna Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Batu Bara untuk Bapak Nurhaji sebagai Wakil Ketua 1 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Dengan demikin lengkap unsur pimpinan DPRD Kabupaten Batu Bara sebagai berikut : 1. Ketua : Syafi'i, SH (PDIP) 2. Wakil Ketua 1 : Nurhaji (GERINDRA) 3. Wakil Ketua 2 : Rodial (PKS)
Reses Tahap I Masa Sidang Tahun 2026 DPRD Batu Bara. Alpon Sirait, ST Dapil VII Air Putih melakukan Reses di Desa Tanah Rendah, Desa Tanah Tinggi, Desa Suka Raja, Desa Aras untuk menampung aspirasi masyarakat. Persoalan utama adalah irigasi yang masih belum diperbaiki, perbaikan jalan desa, mengatasi kenakalan remaja terkait penyalah gunaan narkotika dan pornografi, kenakalan pencurian tanaman, dan BPJS yg tidak aktif. Saya Alpon Sirait, ST selaku perwakilan akan menyampaikan semua aspirasi tersebut ke semua pemangku kepentingan utamanya Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Komisi 2 DPRD Batu Bara melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perkebunan da Peternakan Provinsi Sumatera Utara terkait implementasi Plasma 20% yang menjadi kewajiban perusahaan perkebunan besar di Indonesia untuk mengalokasikan minimal 20% dari total luas Hak Guna Usaha (HGU) bagi kebun kemitraan masyarakat sekitar. Kebijakan ini diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 dan Permentan No. 18 Tahun 2021 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi.
Bersama sama dengan Ketua P3AI Bapak Rusman Nainggolan, Katim Operasinal penjaga pintu Bendung Tanjung Muda Bapak Hamzah Panjaitan, beserta petani melakukan diskusi dan pemantauan pekerjaan tanggul penutup Sungai Dalu dalu untuk peninggian muka air di upstream Bendung Tanjung Muda, sehingga air bisa masuk ke Sungai Tanjung untuk disuplesi ke Bendung Perkotaan. Pekerjaan ini sangat penting penanggulangan kekeringan sawah pada Daerah Irigasi Peekotaan seluas 3.350 ha. Pekerjaan ini hanya pekerjaan sementara sambil menunggu penanganan permanen dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara.
Bersama Wakil Ketua 1 (Bpk. Nurhaji, SE), Wakil Ketua 2 (Bpk. Rodial), melakukan koordinasi ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta terkait honor P3K Paroh Waktu. Dalam kesempatan ini kami disambut oleh Bapak Fernando H. Siagian selaku Kasubdit Perencanaan Anggaran Wilayah I.
