searchCari
Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Rapat kerja dengan komisi I DPRD Kabupaten Sijunjung, terkait pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2025 dengan Capil, pol pp damkar, serta camat

09 April 2026, 09:00 WIB

Rapat kerja Komisi I DPRD Kabupaten Sijunjung dengan Disdukcapil, Pol PP Damkar, dan Camat pada Kamis pagi (9/4/2026) difokuskan pada evaluasi kinerja tahunan dan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025. Rapat ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pelayanan publik dan penggunaan anggaran oleh perangkat daerah terkait.
Poin-poin penting rapat meliputi:
Evaluasi Pelayanan: Peninjauan capaian Disdukcapil dalam pelayanan adminduk.
Ketertiban Umum: Evaluasi kinerja Pol PP dan Damkar dalam penegakan perda dan penanganan kebakaran.
Pemerintahan Kecamatan: Pembahasan kinerja Camat dalam pelayanan publik di wilayah masing-masing.
Rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan target pembangunan 2025 tercapai.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

RAPAT PANSUS
Kegiatan Lembaga

RAPAT PANSUS

DPRD Kabupaten Sijunjung Rapat pansus DPRD terhadap permasalahan tanah Transmifrasi di Nagari Kamang, Senin (11/5/2026)

Rapat Pansus DPRD Kabupaten Sijunjung terhadap Rekomendasi Komisi atas LKPJ Bupati Sijunjung Tahun 2025
Kegiatan Lembaga

Rapat Pansus DPRD Kabupaten Sijunjung terhadap Rekomendasi Komisi atas LKPJ Bupati Sijunjung Tahun 2025

Rapat Pansus DPRD Kabupaten Sijunjung terhadap Rekomendasi Komisi atas LKPJ Bupati Sijunjung Tahun 2025 pada hari Senin Tanggal 20 April 2026

Rapat pansus DPRD terhadap permasalahan tanah Transmifrasi di Nagari Kamang, Senin (11/5/2026)
Kegiatan Lembaga

Rapat pansus DPRD terhadap permasalahan tanah Transmifrasi di Nagari Kamang, Senin (11/5/2026)

Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sijunjung diselenggarakan untuk membahas penyelesaian konflik tanah wilayah transmigrasi di Kecamatan Kamang Baru. Pembentukan dan rangkaian rapat Pansus ini berfokus pada sengketa lahan yang melibatkan masyarakat adat setempat dengan warga transmigran.