Pencarian Populer
Kegiatan Lembaga
Laporan yang disampaikan mencakup aspirasi dari berbagai Daerah Pemilihan (Dapil) mengenai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang nantinya akan diinput ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk tahun anggaran mendatang.
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
Sekretaris Sekre dprd Sijunjung , Miswita. MR., MH, bersama jajaran memfasilitasi Rapat kerja Komisi I Dprd Sijunjung dengan Mitra kerja, Kamis (8/1/2026). Rapat di pimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Syasmi Ultriadi. Pemerintah daera oleh Asisten I Sekretariat Daerah Afrizal, SH. Rapat dilaksanaka Berdasarkan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sijunjung pada tanggal 2 Januari 2026. kegiatan rapat kerja Komisi I dengan Mitra Kerja terkait Optimalisasi Pelayanan dan Evaluasi Pendapatan BLUD juga dihadiri oleh, Wakil Ketua Komisi I Ramler, SH, MM., Sekretaris Komisi I Amlasta Boy, Anggota Komisi I DPRD Sijunjung, Aroni Basri, ST, Hadiatullah Montela, Syahil Efendi, Bakrianto , sedangkan Mitra kerja yaitu Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Ahmad Syafii Maarif, Direktur RSUD Pratama Sijunjung, Kepala Puskesmas (Kamang, IV Nagari, Gambok, Tanjung Gadang, dan Tanjung Ampalu), Kepala Labkesda Kabupaten Sijunjung dan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sijunjung.
Fokus pelayanan publik/prima umumnya menjadi bahasan krusial di seluruh komisi dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan efisiensi.
Rapat kerja Komisi I DPRD Kabupaten Sijunjung dengan Disdukcapil, Pol PP Damkar, dan Camat pada Kamis pagi (9/4/2026) difokuskan pada evaluasi kinerja tahunan dan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025. Rapat ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pelayanan publik dan penggunaan anggaran oleh perangkat daerah terkait. Poin-poin penting rapat meliputi: Evaluasi Pelayanan: Peninjauan capaian Disdukcapil dalam pelayanan adminduk. Ketertiban Umum: Evaluasi kinerja Pol PP dan Damkar dalam penegakan perda dan penanganan kebakaran. Pemerintahan Kecamatan: Pembahasan kinerja Camat dalam pelayanan publik di wilayah masing-masing. Rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan target pembangunan 2025 tercapai.
