searchCari
Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Monitoring Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

29 April 2026, 09:00 WIB

DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan transparan bagi sekolah-sekolah di wilayah tersebut.Berikut adalah poin-poin penting terkait pengawasan tersebut berdasarkan perkembangan terbaru hingga Mei 2026:Fokus Pengawasan 2026: Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menetapkan fokus pengawasan tahun 2026 pada peningkatan akuntabilitas keuangan dan efektivitas penggunaan anggaran. Hal ini mencakup pendampingan dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dana publik, termasuk dana pendidikan.Alokasi Dana BOS 2025-2026: Pada periode anggaran 2025, Mentawai menerima alokasi dana BOS sebesar Rp32.392.711.000 yang didistribusikan ke jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Besarnya dana ini menuntut DPRD untuk memperketat monitoring guna mencegah penyalahgunaan.Tujuan Monitoring:Memastikan dana digunakan sesuai juknis (Petunjuk Teknis) Kemendikbudristek.Memverifikasi bahwa sekolah dengan alokasi besar (beberapa sekolah menerima lebih dari Rp900 juta) mengelola dana tersebut secara transparan.Mendorong sinergi antara DPRD dan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal jalannya program pendidikan.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Rapat Pembahasan LKPJ Tahun 2025
Kegiatan Lembaga

Rapat Pembahasan LKPJ Tahun 2025

DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai aktif melakukan pembahasan terkait LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) dan dokumen perencanaan lainnya untuk memastikan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ Bupati tahun anggaran 2024 (yang dibahas pada 2025) umumnya difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik, dan pemanfaatan potensi daerah. Berikut poin-poin penting terkait fokus rapat DPRD Mentawai pada periode 2025-2026: Fokus Rekomendasi LKPJ: Dewan sering menekankan perlunya perbaikan signifikan pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pariwisata. Optimalisasi Sektor Pertanian: Dewan bersama Bupati menyoroti masih banyaknya lahan tidur dan potensi pertanian/hasil bumi yang belum maksimal, menuntut evaluasi kinerja OPD teknis dalam LKPJ. Penguatan Pelayanan Publik & IPM: Fokus utama DPRD periode 2024-2029 (termasuk pada 2025-2026) adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan efisiensi birokrasi. Konektivitas dan Infrastruktur: Pemanfaatan kapal Roro dan perbaikan sarana transportasi sering menjadi catatan dalam pembahasan kinerja anggaran.

Percepatan Pengurus DPC Pagai Utara
Kegiatan Partai

Percepatan Pengurus DPC Pagai Utara

Pertemuan pengurus DPC Perindo kecamatan Pagai Utara

Berduskusi Dengan Kelompok penerima mesin jahit
Kegiatan Lembaga

Berduskusi Dengan Kelompok penerima mesin jahit

Kelompok penerima mesin jahit