Kegiatan Lembaga
kunker anggota dprd partai perindo rama mahir
konsultasi terhadap pembayaran non tunai
Kegiatan Lembaga
konsultasi terhadap pembayaran non tunai
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

berbagi sembako 30 paket
MUARO JAMBI – Dari ruang rapat DPP Perindo di Jakarta, Rabu 20 Mei 2026, Muhammad Ramadhan Mahir pulang membawa tanggung jawab baru. Ia resmi dipercaya memimpin DPD Partai Perindo Kabupaten Muaro Jambi. Surat keputusan itu diserahkan langsung oleh Sekjen Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Tapi bagi Rama, sapaan akrabnya, ini bukan soal jabatan. “Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Angela Tanoesoedibjo yang sudah percaya kepada saya. Amanah ini berat, tapi saya nggak mau jalan sendiri,” katanya. Rama yang juga duduk sebagai anggota DPRD Muaro Jambi bilang, targetnya sederhana: membuat Perindo lebih dekat ke masyarakat. Ia ingin suara partai naik, bukan cuma di angka, tapi di kepercayaan warga. “Kalau bisa, pemilu depan Perindo di Muaro Jambi punya fraksi sendiri di DPRD. Tapi itu nggak akan jalan kalau pengurus dan kader nggak solid,” ujarnya. Ia mengajak seluruh kader di Muaro Jambi untuk bergerak bersama. Baginya, partai besar itu bukan yang paling banyak baliho, tapi yang paling banyak hadir saat warga butuh. “Dukungan teman-teman pengurus dan kader itu kunci. Yuk kita besarkan Perindo di Muaro Jambi, bareng-bareng,” ajaknya. Dengan kepemimpinan baru ini, Perindo Muaro Jambi berharap bisa lebih aktif menyuarakan isu UMKM, pendidikan, dan kesejahteraan warga di parlemen.
Muhammad Ramadhan Mahir mengikuti kunker kegiatan konsultasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses penyempurnaan substansi Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Dalam konsultasi tersebut, berbagai aspek menjadi perhatian, antara lain kesesuaian materi Ranperda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi dan rekomendasi yang telah diberikan. Pembahasan juga diarahkan untuk memastikan Ranperda memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Muhammad Ramadhan Mahir menyampaikan bahwa konsultasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan proses penyusunan Ranperda berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Masukan dan saran yang diperoleh selama konsultasi diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan sehingga Ranperda dapat dibahas dan ditetapkan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Melalui kegiatan ini, diharapkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat disusun secara komprehensif, memenuhi aspek hukum, serta mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
