Rapat dengar pendapat terhadap tindak lanjut dr laporan pertanggung jawaban walikota tahun 2025

08 April 2026, 14:15 WIB

Rapat dengar pendapat terhadap laporan pertanggung jawaban walikota jambi tahun 2025, tindak lanjut dilakukan dengan pembentukan pansus, rapat dengar pendapat dilakukan dengan bbrp dinas, yaitu dinas PUPR, Bappeda, diskominfo, Dinas lingkungan hidup, dinas pemukiman dan perumahan rakyat, dinas perhubungan, dengan ada nya dengar pendapat ini terhadap dinas terkait, akan ada nya perbaikan pengelolaan keuangan dan penggunaan anggaran di tahun berikut nya.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Study banding ke DPRD Kota Bogor

Study banding yang dilakukan DPRD Kota Jambi pada DPRD Kota Bogor berfokus pada pembangunan rusunawa sebagai solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Bogor

Kegiatan Lembaga

Rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka laporan LKPJ walikota jambi tahun 2025

laporan Laporan pertanggung jawaban walikota jambi tahun anggaran 2025, dalam hal ini walikota jambi menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan di kota jambi dan penggunaaan anggaran secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien dan efektif

Kegiatan Lembaga

study banding pansus 3 LKPJ walikota jambi 2025 di dinas perumahan dan pemukiman rakyat kota Batam

pansus 3 LKPJ walikota jambi tahun anggaran 2025 melakukan study banding ke dinas perumahan dan pemukiman rakyat kota batam, yg dalam kegiatan ini pansus di Terima oleh kabid dari dinas perumahan dan pemukiman rakyat kota batam, pada kesempatan ini pansus 3 mencoba mendalami terkait program rumah layak huni yang dilakukan oleh pemerintah kota batam, yang mana pemerintah kota batam melalui dinas perumahan dan pemukiman rakyat, mendapatkan program layak huni sebanyak 200 unit pada tahun 2025, 3 kali lipat lebih banyak dr kota jambi yg pada tahun 2025, study banding ini kota jambi mendapatkan informasi terkait bagaimana cara mendapatkan ataupun menambah jumlah unit rumah layak huni, baik itu dari tingkat provinsi maupun dari tingkat pusat.