Pencarian Populer
Kegiatan Lembaga
Tulang Bawang Barat — Anggota DPRD Tulang Bawang Barat, Idris Hadi, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Pertamina dan berbagai instansi terkait untuk membahas persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terjadi di wilayah Tulang Bawang Barat.
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
syukuran HUT partai perindo ke-11, di hotel ancor jakarta utara
Tulang Bawang Barat — Kegiatan konsultasi terkait pengajuan sertifikat untuk wilayah Tulang Bawang Barat (Tubaba) dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendukung kepastian hukum dan legalitas aset masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, dibahas berbagai hal terkait mekanisme pengajuan sertifikat, administrasi pertanahan, hingga proses penyelesaian dokumen yang berkaitan dengan legalitas lahan dan aset masyarakat. Konsultasi ini dilakukan guna memperkuat koordinasi dan mempercepat pelayanan pertanahan agar masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan aset yang dimiliki. “Legalitas aset melalui sertifikat sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat,” disampaikan dalam kegiatan tersebut. Selain menjadi sarana koordinasi, kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya administrasi pertanahan yang tertib dan sesuai aturan. Melalui kegiatan konsultasi ini, diharapkan proses pengajuan sertifikat di Tulang Bawang Barat dapat berjalan lebih baik, cepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Lampung — Kegiatan konsultasi ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung dilaksanakan dalam rangka membahas persoalan sengketa tanah serta langkah penyelesaiannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kegiatan tersebut, dibahas berbagai hal terkait administrasi pertanahan, legalitas lahan, proses mediasi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa agar dapat berjalan secara adil dan transparan. Konsultasi ini dilakukan sebagai bentuk upaya memperkuat koordinasi dan memastikan persoalan pertanahan dapat ditangani dengan baik demi menjaga kepastian hukum bagi masyarakat. “Permasalahan sengketa tanah harus diselesaikan secara tepat dan sesuai aturan agar hak masyarakat tetap terlindungi,” disampaikan dalam kegiatan tersebut. Selain menjadi sarana koordinasi, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang terjadi di daerah. Melalui konsultasi ini, diharapkan tercipta solusi yang baik dan berkeadilan sehingga persoalan sengketa tanah dapat diselesaikan secara kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait.
