Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Idris Hadi Aktif dalam Pembahasan Regulasi Bersama Bapemperda DPRD Tulang Bawang Barat

30 April 2026, 11:54 WIB


Tulang Bawang Barat, Lampung — Anggota DPRD Tulang Bawang Barat dari Partai Perindo, Idris Hadi, mengikuti kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tulang Bawang Barat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi dewan.
Kegiatan tersebut membahas berbagai agenda pembentukan dan penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
Sebagai anggota legislatif, Idris Hadi menegaskan pentingnya peraturan daerah yang tepat sasaran, responsif, dan mampu menjawab persoalan masyarakat.
“Peraturan daerah harus benar-benar memberikan manfaat dan menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Bapemperda memiliki peran strategis dalam memastikan setiap regulasi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah dan kepentingan publik.
Melalui kegiatan ini, Idris Hadi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembentukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang lebih baik di Tulang Bawang Barat.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Konsultasi Pengajuan Sertifikat untuk Masyarakat Tulang Bawang Barat
Kegiatan Lembaga

Konsultasi Pengajuan Sertifikat untuk Masyarakat Tulang Bawang Barat

Tulang Bawang Barat — Kegiatan konsultasi terkait pengajuan sertifikat untuk wilayah Tulang Bawang Barat (Tubaba) dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendukung kepastian hukum dan legalitas aset masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, dibahas berbagai hal terkait mekanisme pengajuan sertifikat, administrasi pertanahan, hingga proses penyelesaian dokumen yang berkaitan dengan legalitas lahan dan aset masyarakat. Konsultasi ini dilakukan guna memperkuat koordinasi dan mempercepat pelayanan pertanahan agar masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan aset yang dimiliki. “Legalitas aset melalui sertifikat sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat,” disampaikan dalam kegiatan tersebut. Selain menjadi sarana koordinasi, kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya administrasi pertanahan yang tertib dan sesuai aturan. Melalui kegiatan konsultasi ini, diharapkan proses pengajuan sertifikat di Tulang Bawang Barat dapat berjalan lebih baik, cepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Konsultasi ke Kanwil BPN Lampung Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah
Kegiatan Lembaga

Konsultasi ke Kanwil BPN Lampung Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah

Lampung — Kegiatan konsultasi ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung dilaksanakan dalam rangka membahas persoalan sengketa tanah serta langkah penyelesaiannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kegiatan tersebut, dibahas berbagai hal terkait administrasi pertanahan, legalitas lahan, proses mediasi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa agar dapat berjalan secara adil dan transparan. Konsultasi ini dilakukan sebagai bentuk upaya memperkuat koordinasi dan memastikan persoalan pertanahan dapat ditangani dengan baik demi menjaga kepastian hukum bagi masyarakat. “Permasalahan sengketa tanah harus diselesaikan secara tepat dan sesuai aturan agar hak masyarakat tetap terlindungi,” disampaikan dalam kegiatan tersebut. Selain menjadi sarana koordinasi, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang terjadi di daerah. Melalui konsultasi ini, diharapkan tercipta solusi yang baik dan berkeadilan sehingga persoalan sengketa tanah dapat diselesaikan secara kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait.

Konsultasi Badan Anggaran di Jakarta Pusat untuk Penguatan Pengelolaan Anggara
Kegiatan Lembaga

Konsultasi Badan Anggaran di Jakarta Pusat untuk Penguatan Pengelolaan Anggara

Jakarta Pusat — Kegiatan konsultasi Badan Anggaran (Banggar) dilaksanakan di Jakarta Pusat pada 8 April 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi penganggaran dan tata kelola keuangan daerah. Dalam kegiatan tersebut, dibahas berbagai hal terkait mekanisme penyusunan anggaran, efektivitas penggunaan anggaran daerah, hingga strategi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Konsultasi ini dilakukan guna memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran agar program pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Penguatan fungsi anggaran sangat penting untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” disampaikan dalam kegiatan tersebut. Selain menjadi sarana pembelajaran, konsultasi ini juga memperkuat koordinasi dan pertukaran pengalaman terkait tata kelola keuangan daerah yang baik. Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil konsultasi dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan anggaran demi mendukung pembangunan daerah yang lebih optimal.