sosialisasi anti korupsi DPRD kabupaten tulang bawang barat

01 Oktober 2025, 16:04 WIB

melaksanakan bimtek di hotel emersi bandar lampung,yaitu tema anti korupsi

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Konsultasi ke Kanwil BPN Lampung Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah

Lampung — Kegiatan konsultasi ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung dilaksanakan dalam rangka membahas persoalan sengketa tanah serta langkah penyelesaiannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kegiatan tersebut, dibahas berbagai hal terkait administrasi pertanahan, legalitas lahan, proses mediasi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa agar dapat berjalan secara adil dan transparan. Konsultasi ini dilakukan sebagai bentuk upaya memperkuat koordinasi dan memastikan persoalan pertanahan dapat ditangani dengan baik demi menjaga kepastian hukum bagi masyarakat. “Permasalahan sengketa tanah harus diselesaikan secara tepat dan sesuai aturan agar hak masyarakat tetap terlindungi,” disampaikan dalam kegiatan tersebut. Selain menjadi sarana koordinasi, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang terjadi di daerah. Melalui konsultasi ini, diharapkan tercipta solusi yang baik dan berkeadilan sehingga persoalan sengketa tanah dapat diselesaikan secara kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait.

Kegiatan Lembaga

Idris Hadi Ikuti Rapat Dengar Pendapat Bahas Antrean Panjang BBM di Tulang Bawang Barat

Tulang Bawang Barat — Anggota DPRD Tulang Bawang Barat, Idris Hadi, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Pertamina dan berbagai instansi terkait untuk membahas persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terjadi di wilayah Tulang Bawang Barat.

Kegiatan Lembaga

Konsultasi ke Kementerian ATR/BPN Bahas Pertanahan dan Pelayanan Masyarakat

Jakarta Pusat — Kegiatan konsultasi ke Kantor Kementerian ATR/BPN (Badan Pertanahan Nasional) di Jakarta Pusat dilaksanakan pada 10 Maret 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi terkait persoalan pertanahan dan pelayanan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, dibahas berbagai hal terkait administrasi pertanahan, legalitas aset, mekanisme pelayanan pertanahan, hingga upaya penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan hak dan kepastian hukum masyarakat. Konsultasi ini dilakukan guna memperluas pemahaman serta memperkuat sinergi dalam mendukung pelayanan pertanahan yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. “Persoalan pertanahan merupakan hal penting yang menyangkut kepastian hukum dan hak masyarakat sehingga perlu mendapatkan perhatian serius,” disampaikan dalam kegiatan tersebut. Selain menjadi sarana koordinasi, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat komunikasi antara daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung tata kelola pertanahan yang lebih baik. Melalui konsultasi ini, diharapkan berbagai masukan dan pembahasan yang dilakukan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan pelayanan pertanahan demi kepentingan masyarakat.