Cari 
Pencarian Populer
Profile Anggota Legislatif
Dengan Agenda Rapat Kerja Lintas Komisi 1 dan Komisi 4 terkait Keberlanjutan Status Pegawai Tenaga Kependidikan (PTK) Non ASN Provinsi Kepulauan Riau, yang akan di laksanakan pada hari Rabu-Jumat, tgl 21 s/d 23 Januari 2026, dengan teknis kegiatan sbb : Agenda dimaksud didampingi oleh OPD BKD dan Korpri, Dinas Pendidikan dan Biro Hukum Setda Prov. Kepri.
https://kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/komisi-i-dprd-sumsel-pelajari-pemanfaatan-tik-pemprov-kepulauan-riau Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Melinda, mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari praktik baik yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK. “Kami ingin mendapatkan gambaran langsung bagaimana Kepri mengelola sistem informasi pemerintahan, layanan publik berbasis digital, serta penguatan e-government yang telah berjalan. Ini menjadi bahan penting bagi kami untuk pengembangan kebijakan di Sumatera Selatan,” ujar Melinda. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Syahid Ridho, menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya kolaborasi antardaerah dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. “Pertemuan ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik terbaik. Pemanfaatan TIK bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal peningkatan kualitas layanan publik, transparansi, dan efektivitas kerja pemerintah daerah,” kata Syahid Ridho. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Hendri Kurniadi, memaparkan capaian kinerja Diskominfo Kepri sepanjang tahun 2025 serta program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
Penyusunan perubahan jadwal kegiatan DPRD provinsi Kepulauan Riau bulan februari 2026
Membahas perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan 1 TA 2026
Agenda Komisi 1, dalam rangka Kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau terkait Penguatan Pengawasan Orang Asing dan Pencegahan TPP ( Tindak Pidana Penyeludupan ) PMI Non Prosedural diwilayah Kepri.
stregi peningkatan jankauan inklusif disdukcapil kab. karimun
Lintas Komisi 1 dan 3 terkait Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aset milik pemerintah daerah Kepri yang berada di Pelabuhan Punggur - Batam
Terdapat sengketa lahan di beberapa wilayah Karimun antara warga yg telah menguasai lahan secara turun temurun dengan perusahaan yang memiliki sertifikat yang terbit, kemudian menimbulkan konflik kepemilikan
Silahturahmi sesama anggota Si Raja Tambun Kota Batam yang berjumlah 850 KK, dimana juga memperkenalkan Partai Perindo dan Program kerja Perindo, serta Pokok Pikiran untuk tahun 2026 dan yang sudah dilaksanakan Pokok Pikiran tahun 2025
