searchCari
Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Rapat Gabungan Komisi untuk Perda inisiatif

15 Januari 2026, 10:00 WIB

sebagai anggota komisi 2 yang tergabung dalam gabungan komisi utk pembahasan raperda inisiatif dprd tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat, kami mengadakan rapat pembahasan draft raperda bersama Dinas terkait dan kelompok masyarakat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman). Hasilnya adalah sudah dibahas dan disetujui dokumen yang ada tinggal ditetapkan dalam rapat paripurna dewan.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kunjungan ke dinas pariwisata dan DPRD kota batam
Kegiatan Lembaga

Kunjungan ke dinas pariwisata dan DPRD kota batam

Komisi 2 dan Badan Kehormatan DPRD Lotim mengadakan kunjungan kerja ke Dinas pariwisata kota Batam dan DPRD kota Batam. tujuannya adalah mempelajari pengelolaan pariwisata kota batam yang cukup maju dan berkontribusi besar bagi pembangunan kota Batam melalui pajak dan retribusi hotel dan restaurant.

Kunjungan ke dinas sosial DIY ttg Sekolah Rakyat
Kegiatan Lembaga

Kunjungan ke dinas sosial DIY ttg Sekolah Rakyat

Di lombok timur sudah beroperasi sekolah rakyat di 2 titik. Komisi 2 sebelum melakukan audiensi dengan dinas terkait di lombok timur, melakukan kunjungan studi banding ke dinas sosial Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mempelajari aturan dan kebijakan sekolah rakyat. Banyak hal yang didiskusikan selama kunjungan tersebut di antaranya pengalaman dinas sosial DIY dalam mempersiapkan 2 sekolah rakyat yang sudah berdiri, kendala aturan yang belum ada dan progress saat ini. Semua ini masukan yang Sangat berguna untuk suksesnya sekolah rakyat di lombok timur.

Kunjungan kerja komisi 2 ke bandung
Kegiatan Lembaga

Kunjungan kerja komisi 2 ke bandung

Kami sebagai anggota komisi 2 beserta sekitar 8 anggota lain mengunjungi dprd kota Bandung dan dinas pariwisata dan budaya kota Bandung selama 4 hari dengan tujuan untuk mencari referensi bagi 2 raperda inisiatif dprd, yaitu raperda tentang perlindungan hukum dan raperda pengelolaan pariwisata daerah.