Pencarian Populer
Kegiatan Lembaga
Dalam rangka perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi. Bapemperda merasa perlu bersinergi dengan komisi 3 karena ada 4 mitra komisi 3 (PUPR,PRKP, Perhubungan dan DLH) yang mengelola program terkait dengan pemasukan PAD.. Masa pelaksanaan perda tersebut sudah 3 tahun penyesuaian sehingga perlu dilakukan perubahan.
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
Disela-sela rapat paripurna DPRD kabupaten TTS terkait dengan penyampaian LKPJ tahun 2025 oleh bupati TTS, maka atas inisiatif sendiri dari fraksi Perindo saya berkunjung ke gudang bulog Kesetnana-Soe untuk memastikan ketersediaan stok sembako menjelang hari raya Paskah. Saya diterima oleh petugas (Dinda) bersama temannya. Hasil pantauan ketersediaan stok beras SPHP, gula pasir dan minysk goreng untuk masyarakat sudah disalurkan melalui Mitra Kios Bulog dengan harga standar.
Pada era transformasi ini perhatian dan pengawasan terhadap pelayanan aparatur sipil negara tidak saja oleh pucuk pimpinan atau atasan langsung tapi para pengguna jasa pelayanan dalam hal ini masyarakat sebagai stakeholder juga manuruh perhatian bahkan turut mengawasi dan memberikan penilaian terkait pelayanan tersebut. Pelayanan yang berdampak baik diberi apresiasi tetapi pelayanan yang kurang memuaskan menjadi preseden buruk. pada era sekarang masyarakat tidak bisa dibungkam lagi..mereka tidak ragu untuk menyampaikan keluhan maupun harapan dari apa yang dialami. Hari ini bertepatan dengan perayaan hari pendidikan nasional, saya didatangi oleh kepala Dusun 3 desa Pene Utara kecamatan Oenino di Soe. Beliau menyampaikan keluhan terkait dengan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri Nes yang kepala sekolah dan guru-guru kurang disiplin. Kepala sekolah jarang hadir di sekolah sehingga guru-guru juga acuh tak acuh dengan kegiatan pembelajaran sehingga anak-anak didik tidak mendapatkan layanan pendidikan secara baik dan berkualitas. Kondisi ini saya tindaklanjuti dengan menghubungi aleg Perindo di komisi 4 supaya berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif terhadap manajemen di sekolah tersebut
Siang hari ini, kami Fraksi Perindo DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan menggelar rapat fraksi dalam rangka menyusun Pandangan Umum Fraksi (PUF) yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD. Rapat ini difokuskan pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Melalui pembahasan yang cermat, kami berupaya menghadirkan pandangan fraksi yang objektif, konstruktif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kami berharap Pandangan Umum Fraksi Perindo dapat menjadi kontribusi positif dalam proses pembahasan Raperda, sehingga menghasilkan kebijakan yang semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan.
