Perindo - Pertemuan komisi 3 DPRD TTS dengan Kabag Umum DRPD NTT

Kegiatan Lembaga

Mebahas regulasi pendefinitifan desa Persiapan di TTS

Membahas Regulasi Pendefinitifan Desa Persiapan di Kabupaten TTS Hari ini saya mengikuti diskusi bersama Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kepala Bidang Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten TTS, serta Ketua Bapemperda DPRD TTS untuk membahas regulasi terkait pendefinitifan 20 desa persiapan yang ada di Kabupaten TTS. Pembahasan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendefinitifan desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejelasan regulasi menjadi hal yang sangat penting agar tahapan pembentukan desa definitif memiliki dasar hukum yang kuat serta memberikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini berada dalam wilayah desa persiapan. Dalam diskusi tersebut, kami menelaah berbagai aspek regulasi, persyaratan administratif, teknis, maupun kewilayahan yang perlu dipenuhi dalam proses pendefinitifan desa. Selain itu, dibahas pula langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh pemerintah daerah dan DPRD agar proses ini dapat berjalan secara terukur, transparan, dan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendefinitifan desa diharapkan dapat memperkuat pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan desa, serta membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai program dan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan komitmen dari semua pihak untuk mengawal proses ini hingga tuntas. Semoga melalui koordinasi dan pembahasan yang terus dilakukan, harapan masyarakat di 20 desa persiapan untuk memperoleh status desa definitif dapat segera terwujud demi peningkatan pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kegiatan Lembaga

Rapat paripurna DPRD TTS

Siang hari ini saya mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan agenda mendengarkan jawaban Pemerintah Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi (PUF) atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat tersebut, kami juga memberikan tanggapan terhadap jawaban yang disampaikan pemerintah sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif. Proses ini merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap masukan, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi DPRD mendapat perhatian serta penjelasan yang komprehensif demi penyempurnaan kebijakan yang akan ditetapkan. Semoga seluruh rangkaian pembahasan ini menghasilkan keputusan yang akuntabel, transparan, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kegiatan Partai

Visitasi ke Reservoir 1 mata air Sonbilo

Setelah melakukan visitasi ke sumber mata air Sonbilo..saya lanjutkan perjalanan menuju kantor dan panel Reservoir satu..untuk memastikan bahwa modul dan mesin siap untuk dioperasikan. Hasil pantauan di lokasi menunjukkan bahwa mesin dan panel- Modul siap dioperasikan. Hanya kunci mesin patah sehingga mesin tidak bisa dihidupkan. Hasil temuan ini saya langsung komunikasikan dengan Dirut Perumda air minum Soe untuk segera ditangani.

Pertemuan komisi 3 DPRD TTS dengan Kabag Umum DRPD NTT

Update Lainnya

Mebahas regulasi pendefinitifan desa Persiapan di TTS

Rapat paripurna DPRD TTS

Visitasi ke Reservoir 1 mata air Sonbilo