Pencarian Populer

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Diskusi dengan anggota DPRD Prov NTT Dapil TTS

04 Juni 2026, 00:38 WIB

Setelah melaksanakan konsultasi bersama Komisi I DPRD Provinsi NTT, saya berkesempatan berdiskusi dengan David Boimau terkait berbagai isu pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Salah satu agenda yang kami bahas adalah rencana pelaksanaan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah dan para Kepala Desa yang direncanakan berlangsung di SoE pada akhir Juni 2026. Kegiatan ini diharapkan menjadi forum koordinasi dan komunikasi yang efektif untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi berbagai program yang sedang berjalan, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kami memandang bahwa sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah desa sangat penting dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di TTS. Melalui rapat kerja ini, diharapkan lahir komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Semoga agenda yang direncanakan ini dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi kemajuan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Mengunjungi Perusahaan Ayam Petelur/Yayadan TLM di Desa Noinbila Kec. Mollo Selatan Kab TTS

Kegiatan Partai

Mengunjungi Perusahaan Ayam Petelur/Yayadan TLM di Desa Noinbila Kec. Mollo Selatan Kab TTS

Dalam kunjungan dan diskusi lepas bersama salah satu pengusaha ayam petelur di Kabupaten TTS, kami membahas peluang serta tantangan pengembangan usaha ayam petelur sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Sektor peternakan, khususnya ayam petelur, memiliki potensi besar untuk menekan ketergantungan pasokan dari luar daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru. Diperlukan sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah, baik melalui dukungan kebijakan, akses permodalan, maupun pendampingan teknis, agar pengembangan ayam petelur di Kabupaten TTS dapat tumbuh berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Reses di GMIT Betesda Nunbena, Desa Nunbena, Kecamatan Kotolin

Kegiatan Partai

Reses di GMIT Betesda Nunbena, Desa Nunbena, Kecamatan Kotolin

Hari ini kami melaksanakan kegiatan reses di GMIT Betesda Nunbena, Desa Nunbena, Kecamatan Kotolin. Kegiatan ini menjadi ruang dialog bersama masyarakat untuk mendengar secara langsung berbagai aspirasi, harapan, dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan serta pelayanan publik di daerah. Sejumlah aspirasi masyarakat telah disampaikan kepada kami, baik terkait kebutuhan infrastruktur, pelayanan dasar, maupun pemberdayaan masyarakat. Seluruh masukan tersebut kami terima dengan baik dan akan kami kawal serta perjuangkan melalui mekanisme dan program pembangunan daerah agar dapat ditindaklanjuti secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi kami, reses bukan sekadar agenda formal, tetapi bentuk komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, mendengar suara rakyat, dan memastikan setiap aspirasi mendapat perhatian dalam proses pembangunan daerah.

Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab TTS ke Desa Fatutnana Kec. Noebeba

Kegiatan Lembaga

Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab TTS ke Desa Fatutnana Kec. Noebeba

Setelah melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Desa Oepliki, Komisi I DPRD Kabupaten TTS melanjutkan agenda pengawasan ke Desa Fatutnana. Dalam kunjungan tersebut, kami mendapati pintu gerbang Kantor Desa dalam kondisi terkunci dan tidak terdapat aktivitas pelayanan pemerintahan. Berdasarkan informasi yang diterima di lapangan, diduga kurang lebih satu minggu tidak ada aktivitas kantor. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius, karena pelayanan publik di desa tidak boleh terhenti dengan alasan apapun tanpa pemberitahuan resmi kepada masyarakat. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi I DPRD Kabupaten TTS akan memanggil Kepala Desa dan seluruh perangkat desa untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna meminta klarifikasi dan penjelasan resmi terkait kondisi tersebut. Kami menegaskan bahwa kantor desa adalah pusat pelayanan masyarakat. Kehadirannya bukan sekadar simbol administratif, melainkan representasi kehadiran negara di tengah rakyat. Oleh karena itu, disiplin, tanggung jawab, dan komitmen pelayanan harus menjadi prioritas utama. Komisi I berkomitmen memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan baik, transparan, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.