Makan Malam bersama Tim Gerakan Mengajar Desa

13 Mei 2026, 21:16 WIB

Setelah melakukan audiensi dan diskusi bersama Bupati TTS terkait berbagai agenda pembangunan daerah, kami menutup seluruh rangkaian aktivitas hari ini dengan ramah tamah dan makan bersama di Rumah Makan Saribundo SoE.

Kebersamaan seperti ini menjadi ruang yang baik untuk mempererat komunikasi, membangun semangat kolaborasi, serta memperkuat komitmen bersama dalam membangun Kabupaten TTS ke arah yang lebih baik. Dalam suasana sederhana namun penuh keakraban, kami menyadari bahwa pembangunan daerah membutuhkan kerja bersama, saling mendukung, dan keterlibatan banyak pihak. Semoga semangat kebersamaan yang terbangun hari ini dapat terus menjadi energi positif untuk menghadirkan program dan kerja nyata bagi masyarakat Kabupaten TTS.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kab TTS di Desa Spaha

Dalam kunjungan kerja kami di Desa Spaha, Kecamatan Kolbano, Komisi I melihat secara langsung kondisi pekerjaan rabat beton sepanjang kurang lebih 2 kilometer yang dikerjakan pada tahun 2024. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jalan tersebut saat ini telah mengalami kerusakan yang cukup memprihatinkan, meskipun usia pengerjaannya masih relatif baru. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan serius terkait kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pekerjaan. Apalagi persoalan ini telah menjadi perhatian publik dan viral di media sosial, bahkan saat ini sedang dalam atensi Aparat Penegak Hukum (APH). Kami menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran negara wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selain persoalan infrastruktur, Komisi I juga menerima berbagai pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik di Desa Spaha. Termasuk di dalamnya adanya pungutan iuran air bersih serta setoran dari aktivitas tambang batu warna dan pasir yang dikeluhkan warga karena dinilai kurang transparan dan membebani masyarakat. Atas dasar itu, kami menyatakan: Mendesak pemerintah desa untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat terkait kualitas pekerjaan rabat beton dan penggunaan anggaran tahun 2024. Mendorong dilakukan audit teknis dan administrasi secara menyeluruh oleh instansi berwenang. Meminta agar seluruh pungutan dan pengelolaan sumber daya desa dilakukan sesuai regulasi yang berlaku serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Menegaskan bahwa pelayanan publik di tingkat desa harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan menjadi beban tambahan bagi warga. Komisi I berkomitmen mengawal persoalan ini sampai tuntas demi memastikan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat.

Kegiatan Lembaga

Bersama Penyuluh Pertanian Kecamatan KIE, kami menghadiri pertemuan pembentukan Kelompok Tani di Desa Fatukusi Kec. KiE

Hari ini bersama Penyuluh Pertanian Kecamatan KIE, kami menghadiri pertemuan pembentukan Kelompok Tani baru di Desa Fatukusi yang akan segera dikukuhkan. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kelembagaan petani sebagai ujung tombak pembangunan sektor pertanian di daerah. Saya meyakini bahwa kelompok tani yang kuat akan memudahkan petani dalam mendapatkan pendampingan, akses bantuan pemerintah, peningkatan kapasitas, hingga pengembangan usaha pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. Karena itu, pembentukan kelompok tani bukan sekadar memenuhi administrasi, tetapi menjadi wadah untuk membangun semangat gotong royong, kerja bersama, dan kemandirian masyarakat tani. Pemerintah tentu harus hadir memberi dukungan melalui penyuluhan, pendampingan, serta kebijakan yang berpihak kepada petani. Harapannya, kelompok tani yang akan dikukuhkan ini dapat menjadi motor penggerak peningkatan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan di wilayah Kecamatan KIE.

Kegiatan Lembaga

Komisi I DPRD Kabupaten TTS melaksanakan rapat klarifikasi bersama Badan Kesbangpol Kabupaten TTS

Di sela-sela rapat Pansus LKPJ bersama OPD dalam rangka pendalaman dan klarifikasi temuan pansus, kami Komisi I DPRD Kabupaten TTS juga melaksanakan rapat klarifikasi bersama Badan Kesbangpol Kabupaten TTS di ruang Komisi I DPRD Kabupaten TTS terkait polemik seleksi Paskibraka Tahun 2026. Komisi I memandang bahwa proses rekrutmen Paskibraka harus dilaksanakan secara transparan, objektif, profesional dan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi seluruh peserta. Paskibraka adalah wadah pembinaan generasi muda yang membawa nama daerah, sehingga proses seleksinya tidak boleh menimbulkan keraguan maupun polemik di tengah masyarakat. Karena itu, kami meminta Badan Kesbangpol Kabupaten TTS untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan sistem rekrutmen peserta Paskibraka agar lebih terbuka, akuntabel, serta memiliki mekanisme penilaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Komisi I DPRD Kabupaten TTS akan terus melakukan pengawasan agar proses pembinaan generasi muda di daerah berjalan baik dan benar-benar memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh putra-putri terbaik Kabupaten TTS.