Menerima Aspirasi PPPK Paruh Waktu

16 Oktober 2025, 11:00 WIB

Bersama Pimpinan DPRD Kabupaten TTS dan Bupati TTS menerima aspirasi dari para PPPK Paruh Waktu. Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk mendengar langsung berbagai harapan, keluhan, serta masukan terkait status dan kepastian masa depan mereka dalam sistem kepegawaian.
Kami menghargai aspirasi yang disampaikan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen pengabdian kepada daerah. Pemerintah daerah bersama DPRD tentu akan mencermati setiap masukan yang ada serta berupaya mencari solusi terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar keberadaan PPPK Paruh Waktu tetap mendapat perhatian dalam kerangka penguatan pelayanan publik di Kabupaten TTS.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Rapat Klarifikasi Pansus LKPJ dengan Dinas PUPR, PRKP dan Dinas Perikanan Kabupaten TTS.

Sore ini Pansus LKPJ Kepala Daerah Kabupaten TTS Tahun 2025 kembali melanjutkan rapat klarifikasi dan pendalaman temuan pansus bersama Dinas PUPR, PRKP dan Dinas Perikanan Kabupaten TTS. Rapat ini merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD dalam memastikan seluruh program dan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif, transparan dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dalam rapat tersebut, Pansus menyoroti berbagai persoalan infrastruktur, khususnya kondisi jalan dan jembatan di sejumlah wilayah yang membutuhkan penanganan cepat dan berkelanjutan. Karena itu, Pansus mendorong Pemerintah Daerah untuk segera mempertimbangkan pembentukan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan agar penanganan kerusakan infrastruktur tidak selalu menunggu proses panjang, tetapi dapat dilakukan secara cepat, terukur dan berkesinambungan. Selain itu, Pansus juga menyoroti persoalan sejumlah pembangunan SPAM yang dikerjakan oleh PRKP, dimana sebagian besar hingga saat ini belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, bahkan ada yang belum selesai pengerjaannya. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Pansus meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program SPAM, baik dari sisi perencanaan, kualitas pekerjaan, pengawasan maupun pemanfaatannya di lapangan. Jangan sampai anggaran yang besar dikeluarkan tetapi masyarakat belum bisa menikmati pelayanan air bersih secara maksimal. Program yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat harus dipastikan tepat sasaran, tepat mutu dan benar-benar selesai sesuai perencanaan. Pansus juga meminta seluruh OPD terkait untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan pelaksanaan program, baik di sektor infrastruktur, pertanian maupun perikanan, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pansus menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan dalam pembahasan LKPJ ini merupakan bentuk komitmen DPRD untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif dan berorientasi pada kebutuhan rakyat Kabupaten TTS.

Kegiatan Lembaga

Titik ke-7 objek uji petik Tim II Pansus LKPJ Tahun 2025 dilaksanakan di Puskesmas Ayotupas, Kecamatan Amanatun Utara.

Titik ke-7 objek uji petik Tim II Pansus LKPJ Tahun 2025 dilaksanakan di Puskesmas Ayotupas, Kecamatan Amanatun Utara. Dalam kunjungan tersebut, Tim Pansus diterima oleh perwakilan Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, serta sejumlah tenaga kesehatan. Dari hasil peninjauan, Pansus menilai bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas Ayotupas berjalan dengan baik, didukung oleh kinerja tenaga kesehatan yang cukup optimal. Selain itu, penyerapan anggaran juga menunjukkan capaian yang sangat baik, mencerminkan adanya pengelolaan yang efektif dan akuntabel. Capaian ini patut diapresiasi dan menjadi contoh praktik baik dalam tata kelola pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Pansus mendorong agar kinerja positif ini dapat dipertahankan dan direplikasi di fasilitas kesehatan lainnya, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin merata dan berkeadilan.

Kegiatan Partai

berdiskusi bersama para pelaku usaha tata rias dan kecantikan di Kota SoE.

Malam ini saya berdiskusi bersama para pelaku usaha tata rias dan kecantikan di Kota SoE. Kami membahas rencana pengembangan usaha hingga ke tingkat kecamatan agar layanan tata rias dan tata rambut semakin mudah dijangkau masyarakat. Saat ini, tata rias dan tata rambut bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi sudah menjadi kebutuhan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, maupun keagamaan. Saya mendukung semangat para pelaku usaha lokal untuk terus berkembang, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan ekonomi keluarga di daerah.