searchCari
Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kec. Noebana

25 Februari 2026, 10:30 WIB

Dari Kantor Sekretariat DPD Partai Perindo, saya mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Noebana pada hari kedua untuk Zona 4 secara virtual, sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab politik terhadap wilayah-wilayah yang masih tertinggal.
Noebana adalah kecamatan yang pernah tercatat sebagai salah satu yang termiskin di Indonesia dan hingga hari ini masih bergumul dengan keterisolasian dan keterbatasan akses. Karena itu, Musrenbang hari kedua Zona 4 ini harus menjadi ruang konsolidasi gagasan dan keberpihakan yang nyata—bukan sekadar formalitas tahunan.
Perencanaan pembangunan untuk Zona 4 harus disusun dengan perspektif pemerataan dan percepatan, terutama pada infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kita tidak boleh lagi membiarkan wilayah seperti Noebana berjalan lambat sementara daerah lain melaju.
Saya menegaskan komitmen untuk mengawal setiap usulan prioritas agar benar-benar terakomodasi dalam RKPD, sehingga Zona 4—khususnya Noebana—mampu keluar dari kemiskinan dan berdiri sejajar dalam pembangunan yang adil dan bermartabat.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Menghadiri ibadah bersama jemaat di GPdI Nazareth Oinlasi. Seusai ibadah, saya berdiskusi bersama Ketua Wilayah IX GPdI Wilayah Selatan
Kegiatan Partai

Menghadiri ibadah bersama jemaat di GPdI Nazareth Oinlasi. Seusai ibadah, saya berdiskusi bersama Ketua Wilayah IX GPdI Wilayah Selatan

Hari ini saya menghadiri ibadah bersama jemaat di GPdI Nazareth Oinlasi. Seusai ibadah, saya berdiskusi bersama Ketua Wilayah IX GPdI Wilayah Selatan terkait pembangunan gereja, penguatan pelayanan, dan penanaman jemaat sebagai bagian dari upaya memperluas pelayanan rohani di tengah masyarakat. Dalam diskusi tersebut, saya juga mengajak para pemimpin gereja agar tidak alergi terhadap politik. Karena pada dasarnya politik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi tentang bagaimana memperjuangkan kepentingan masyarakat, menghadirkan keadilan, serta menentukan arah pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Politik memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, termasuk kehidupan keagamaan. Karena itu, gereja dan tokoh agama tetap perlu membangun komunikasi dan keterlibatan yang positif demi memperjuangkan nilai-nilai kebaikan, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat. Saya percaya, ketika gereja dan pemerintah dapat berjalan bersama dalam semangat pelayanan dan pembangunan, maka akan lahir kekuatan besar untuk membangun masyarakat yang lebih baik, beriman, dan sejahtera.

bersama pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kabupaten TTS serta Ibu Camat Amanuban Tengah, kami mengikuti rapat klarifikasi terkait tindak lanjut pembangunan kantor desa Bone
Kegiatan Lembaga

bersama pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kabupaten TTS serta Ibu Camat Amanuban Tengah, kami mengikuti rapat klarifikasi terkait tindak lanjut pembangunan kantor desa Bone

Pagi ini bersama pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kabupaten TTS serta Ibu Camat Amanuban Tengah, kami mengikuti rapat klarifikasi terkait tindak lanjut pembangunan kantor desa Bone yang terdampak penggusuran untuk pembangunan Kopdes Merah Putih. Kami mendorong agar setiap proses pembangunan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan pemerintahan desa.w

Rapat Komisi I DPRD bersama Mitra Sekretariat Daerah Kab TTS dalam rangka  Pembahasan APBD 2026
Kegiatan Lembaga

Rapat Komisi I DPRD bersama Mitra Sekretariat Daerah Kab TTS dalam rangka Pembahasan APBD 2026

Rapat Komisi I DPRD Kabupaten TTS bersama mitra dari Sekretariat Daerah Kabupaten TTS dilaksanakan dalam rangka pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat ini menjadi momentum penting untuk memastikan setiap program dan kebijakan yang direncanakan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat, selaras dengan prioritas pembangunan daerah, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui forum ini, kami mendorong adanya sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif agar penyusunan APBD 2026 tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten TTS secara efektif dan berkelanjutan.