searchCari
Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 melakukan peninjauan di Dinas Perikanan Kabupaten TTS.

04 Mei 2026, 17:15 WIB

Sebagai OPD terakhir dalam rangkaian uji petik hari ini, Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 melakukan peninjauan di Dinas Perikanan Kabupaten TTS.
Dalam kesempatan tersebut, Pansus meminta klarifikasi dari Kepala Dinas terkait temuan penarikan kembali 20 unit sepeda motor KSP oleh dinas, serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan yang dinilai masih sangat rendah dan belum mencerminkan potensi yang ada.
Selain itu, Pansus juga menyoroti kondisi ruang kerja Dinas Perikanan yang dinilai tidak kondusif. Tata ruang yang tertutup dengan struktur bangunan yang sudah tidak representatif menjadikan lingkungan kerja kurang mendukung produktivitas dan pelayanan publik.
Atas berbagai temuan tersebut, Pansus akan merekomendasikan kepada Bupati Kepala Daerah agar dilakukan pembenahan menyeluruh, termasuk pembangunan kantor baru yang lebih layak dan representatif. Pansus menegaskan bahwa penguatan sektor perikanan harus dimulai dari tata kelola yang baik, fasilitas yang memadai, serta komitmen serius dalam meningkatkan kinerja dan kontribusi terhadap PAD daerah.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Diskusi bersama Asisten II Setda TTS dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTS terkait berbagai inovasi dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD
Kegiatan Lembaga

Diskusi bersama Asisten II Setda TTS dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTS terkait berbagai inovasi dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD

Di sela-sela Rapat Paripurna Penetapan APBD Tahun 2026, saya berdiskusi bersama Asisten II Setda TTS dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTS terkait berbagai inovasi dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk optimalisasi potensi-potensi PAD yang dimiliki daerah. Diskusi ini penting karena peningkatan PAD menjadi salah satu kunci dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Daerah harus mampu menggali dan mengelola potensi yang ada secara kreatif, profesional, dan berkelanjutan tanpa membebani masyarakat. Kami berharap melalui sinergi dan inovasi yang tepat, Kabupaten TTS dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah sehingga program pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih maksimal demi kesejahteraan rakyat.

Rapat Pembubaran Panitia SMDKG BlGBI NTT
Kegiatan Partai

Rapat Pembubaran Panitia SMDKG BlGBI NTT

Selanjutnya, kami mengikuti rapat pembubaran Panitia Seminar dan Musyawarah Daerah Kerja Gereja Bethel Indonesia (SMDKG GBI) NTT Tahun 2026 yang berlangsung di Cafe Lilin Kecil SoE. Rapat ini dihadiri oleh Ketua BPD GBI NTT bersama seluruh panitia sebagai bagian dari penutupan rangkaian tugas dan tanggung jawab kepanitiaan. Dalam rapat ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan serta penyampaian laporan pertanggungjawaban panitia. Secara umum, seluruh peserta menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan kebersamaan yang telah ditunjukkan selama proses persiapan hingga pelaksanaan SMDKG GBI NTT Tahun 2026. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua BPD GBI NTT dan seluruh panitia yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya demi menyukseskan kegiatan ini. Semoga semangat pelayanan, kerja sama, dan persaudaraan yang telah terbangun dapat terus menjadi kekuatan dalam mendukung pelayanan Gereja Bethel Indonesia di NTT ke depan.

Menyampaikan materi pada Forum Diskusi Aktual di Desa Naileu terkait identifikasi dan pengembangan potensi lokal
Kegiatan Partai

Menyampaikan materi pada Forum Diskusi Aktual di Desa Naileu terkait identifikasi dan pengembangan potensi lokal

Menyampaikan materi pada Forum Diskusi Aktual di Desa Naileu terkait identifikasi dan pengembangan potensi lokal dalam meningkatkan ketahanan pangan. Desa memiliki sumber daya dan potensi yang besar, baik di sektor pertanian, peternakan maupun usaha produktif masyarakat, yang perlu dikelola secara terarah dan berkelanjutan. Melalui forum ini, kami mendorong lahirnya gagasan serta langkah konkret agar potensi lokal dapat menjadi kekuatan utama dalam memperkuat ekonomi masyarakat dan mewujudkan kemandirian pangan desa.