Memantau Perbaikan infrastruktur jalan pada ruas jalan Kolonakaf Desa Napi Kec. KiE

04 Desember 2025, 17:20 WIB

“Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga memastikan perbaikan jalan benar-benar direalisasikan melalui pembahasan anggaran dan pengawasan pelaksanaan di lapangan. Infrastruktur jalan yang memadai akan memperlancar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan warga.” pada tgl 4 Desember 2025 berkesempatan memantau secara langsung perbaikan jalan pada titik jalan Kolonakaf.. Ruas jalan ini sangat berat dilewati oleh kendaraan baik roda 2, roda 4 maupun roda 6 pada musim hujan. Tidak hanya mengawasi, kami juga menyumbangkan 1 unit armada untuk membantu mobilisasi material sirtu ke lokasi perbaikan.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Partai

Bergotong royong memindahkan batu itu agar jalan kembali bisa dilalui.

Dalam perjalanan menuju desa, kami menghadapi longsor dan sebuah batu besar yang menutupi badan jalan sehingga akses masyarakat terganggu. Untuk bisa melewati jalan tersebut, batu itu harus dipindahkan. Bersama sejumlah warga, kami kemudian bergotong royong memindahkan batu itu agar jalan kembali bisa dilalui. Peristiwa sederhana ini memberi pesan yang sangat kuat bagi kehidupan sosial dan pembangunan daerah. Dalam perjalanan membangun masyarakat, selalu ada penghalang dan tantangan yang harus disingkirkan. Tetapi kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita membutuhkan kebersamaan, membutuhkan kepedulian, dan membutuhkan masyarakat yang mau bergerak bersama. Gotong royong adalah kekuatan utama masyarakat kita. Ketika rakyat dan pemimpin berjalan bersama, maka persoalan sebesar apa pun akan lebih mudah diatasi. Karena itu, saya percaya pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi dan semangat kolektif masyarakat. Saya mengapresiasi warga yang dengan sukarela membantu membuka akses jalan tersebut. Semangat seperti inilah yang harus terus dijaga: saling membantu, saling menopang, dan bersama-sama mencari jalan keluar bagi setiap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Kegiatan Lembaga

Meninjau Lokasi Wisata Alam di Desa Sabun Kec. Boking

Hari ini bersama pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kabupaten TTS, kami melakukan kunjungan silaturahmi ke DPRD Kabupaten Malaka. Kunjungan ini menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman dan berdiskusi terkait sistem kerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi pimpinan serta anggota DPRD. Melalui pertemuan ini, kami memperoleh berbagai informasi dan masukan yang sangat baik mengenai tata kelola administrasi, pelayanan kesekretariatan, serta dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Sejumlah hal yang kami pelajari akan menjadi referensi penting dalam mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten TTS ke depan. Kami percaya, penguatan sistem kerja dan pelayanan kesekretariatan yang profesional akan sangat mendukung efektivitas kerja DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Kegiatan Lembaga

Rapat Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 bersama Dinas Kesehatan Kabupaten TTS dalam rangka pendalaman dan klarifikasi Temuan Pansus di Ruang Banggar DPRD Kabupaten TTS

Hari ini Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 bersama Dinas Kesehatan Kabupaten TTS melaksanakan rapat pendalaman dan klarifikasi di Ruang Banggar DPRD Kabupaten TTS terhadap berbagai temuan Pansus dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran berjalan. Salah satu hal yang mencuat dalam pembahasan adalah adanya pelaksanaan CCO lebih dari satu kali pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Prototipe Fatumnasi. Pansus juga menemukan adanya beberapa item pekerjaan yang dihilangkan dan munculnya item pekerjaan baru dalam proses pelaksanaan proyek tersebut. Terhadap kondisi ini, Pansus menegaskan bahwa setiap perubahan pekerjaan harus dilakukan secara transparan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun teknis. Jangan sampai mekanisme perubahan pekerjaan justru menimbulkan pertanyaan publik dan berpotensi merugikan kualitas pembangunan serta kepentingan masyarakat. Pansus LKPJ memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan setiap penggunaan anggaran daerah benar-benar tepat sasaran, efektif, dan menghasilkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Karena itu, seluruh proses klarifikasi akan terus didalami agar pembangunan fasilitas kesehatan di Kabupaten TTS berjalan sesuai perencanaan dan memberi manfaat maksimal bagi rakyat.