searchCari
Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Bimtek Anggota DPRD

09 Maret 2026, 10:30 WIB

Penyesuaian Peraturan Pidana dalam Perda sesuai KUHP paska Berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 2023 bahwa Pidana hanya diatur di dalam 2 Regulasi yaitu Undang Undang dan Perda

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Paripurna ke 6 : Penutupan Sidang 2 tahun Sidang 2025/2026
Kegiatan Lembaga

Paripurna ke 6 : Penutupan Sidang 2 tahun Sidang 2025/2026

Sambutan Ketua DPRD dan Sambutan Wakil Bupati Manggarai Barat. Hal Strategis di Masa Sidang 2 adalah : Penyampaian LKPJ Bupati tahun 2025 dan rekomendasi hasil pembahasan Pansus, Musrenbang RKPD 2027 di 12 Kecamatan, Menerima aspirasi masyarakat, Rapat Kerja Komisi utk evaluasi pelaksanaan APBD triwulan 1 tahun 2026, Reses Masa Sidang 2 tahun sidang 2025/2026,

Rapat Kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Manggarai Barat dengan Mitra Komisi 1 Dengan Agenda : Evaluasi Program dan Kegiatan Triwulan I (Satu) tahun 2026.
Kegiatan Lembaga

Rapat Kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Manggarai Barat dengan Mitra Komisi 1 Dengan Agenda : Evaluasi Program dan Kegiatan Triwulan I (Satu) tahun 2026.

Dalam Rapat Kerja Komisi ada beberapa Rekomendasi Komisi kepada OPD : Dinas PMD hal penting yang diangkat antara lain : isu pengelolaan Dana Desa yang tidak sesuai dan tidak transparan, akibatnya dalam pelaksanaannya mangkrak. Pengawasan dana Desa harus diperketat.

Konsultasi dan Koordinasi Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan di Wilayah Utara Kabupaten Manggarai Barat Pada Kantor UP2K Flores di Ruteng
Kegiatan Lembaga

Konsultasi dan Koordinasi Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan di Wilayah Utara Kabupaten Manggarai Barat Pada Kantor UP2K Flores di Ruteng

Rencana Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan di Wilayah Utara terutama di Kecamatan Pacar dan Macang Pacar, sebenarnya sebagian besar sudah di survey oleh PLN. Namun kendalanya ada beberapa faktor, terutama terkait akses yang sulit/topografi dgn medan berat, menyulitkan dalam hal mobilisasi material. selain itu kendala lahan masyarakat yang tidak rela lahan dan kayu dipotong. Kemudian utk tahun 2026 ini ada kebijakan efisiensi dari pusat, apalagi PLN sumber anggarannya dari APBN. Terkait pembebasan lahan, PLN mengharapkan kerjasama dan peran aktif dari pemerintah kab. Manggarai Barat utk memfasilitasi pembebasan lahan agar pada saat pelaksanan di lapangan tidak mengalami hambatan.