Cari 
Pencarian Populer
Kegiatan Lembaga
Reses di Desa Momol Kecamatan Ndoso, Masalah yang disampaikan : Buruknya Infrastruktur jalan Kabupaten Dahang -Tentang - Siri Mese, Jalan Momol-Waning- Wae Ncuring, Jalan Waning - Metang. Puskesmas Waning Yang Belum dibangun, Jalan Tani belum dibuka, Masalah Sarana Air Minum
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
1.Pemandangan Umum Fraksi Harapan Baru Terhadap Realisasi PAD yang masih bersumber dari obyek yang sama,sehingga tidak mengalami peningkatan yang signifikan,karena di tengah berkurangnya Dana Transfer Pusat Pemerintah Daerah harus melakukan terobosan terobasan baru utk meningkatkan PAD. Pemerintah menyampaikan Terima kasih bahwa terhadap realisasi pendapatan dan Optimalisasi PAD, sepakat dgn Fraksi Harapan Baru bahwa ketergantungan pada Obyek PAD yang sama dan Stagnan bahkan penurunan pada pajak daerah dan lain2 PAD yang sah akan menjadi perhatian serius dan terus melakukan terobosan2 melalui : pemutakhiran dan pendataan obyek pajak yang baru, Pengelolaan Sentra IKM, Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Parkir. 2.Terhadap pAD dari Sektor Pariwisata Bahari yang yang mengalami Kebocoran, karena dari 812 kapal yang beroperasi di perairan Labuan Bajo, hanya sekitar 200 kapal wisata yang memiliki izin dan memberikan kontribusi PAD Manggarai Barat. Pemerintah menjelaskan bahwa dari 812 kapal wisata, ada 256 Kapal wisata yang sudah tercatat sebagai obyek pajak dan memiliki NPWPDa Manggarai Barat. Tentu daerah kehilangan potensi karena para pemilik kapal atau wajib pajak masih banyak yang belum melaporkan ke pemerintah daerah. Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor Wisata Bahari pemeqrintah daerah sudah mengambil langkah strategis dengan membentuk SATGAS Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah, melakukan pengawasan bersama, penertiban dan perluasan Basis Pajak dan
Pembukaan Sidang II Tahun 2025/2026, Sambutan Pembukaan Sidang oleh Pimpinan DPRD Kab. Manggarai Barat, Sambutan Bupati Manggarai Barat, Penetapan Agenda, Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Sidang II tahun 2026
Evaluasi Perda Nomor 3 tahun 2018 tentang Perlindungan lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Fakta menunjukan bahwa lahan pertanian sudah terjadi alih fungsi menjadi area pemukiman penduduk di beberapa tempat/wilayah.Pemerintah juga tidak tegas menegakan saksi bagi masyarakat yang melanggar. RTRW dalam hal tata ruang sudah ada, namun lemah dalam implementasi penegakan PERDA. Di sisi lain sumbangan Sektor pertanian, perikanan dan peternakan cukup tinggi/terbesar. Pertumbuhan ekonomi Manggarai Barat tergolong sangat fantastis tertinggi di NTT, namun sayangnya bukan bersumber dari sektor ril tersebut, tetapi dari sektor jasa Hotel, restoran, sedangkan sektor pertanian mengalami staknan. Hal ini pukul telak atau peringatan keras bagi kita bahwa ternyata kita senang melayani orang luar,dari pada menghidupkan masyarakat petani kita sendiri.
