Pencarian Populer
Kegiatan Lembaga
APMB menyampaikan Aksi Penolakan Pembatasan 1000 orang Pengunjung Per hari ke Taman Nasional Komodo (TNK). Karena sangat merugikan ekonomi daerah ini. Apalagi sektor pariwisata menjadi sektor yang menyumbang PAD paling besar untuk daerah. Sektor pariwisata juga menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, mengurangi pengangguran.
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
Konservasi demi keberlanjutan ekosistem di kawasan TNK melalui kebijakan pembatasan Kunjungan 1000 orang per hari adalah sangat penting. Namun haruslah secara obyektif dan berimbang. tidak hanya kerangka alasan ekologis semata, tetapi harus dipertimbangkan juga aspek Sosial dan ekonomi terhadap masyarakat lokal Manggarai Barat. Bahwa Kebijakan yang diambil harus memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat lokal. artinya memajukan pertumbuhan ekonomi daerah Manggarai Barat. Disamping itu harus dipikirkan dikaji juga bahwa sektor Pariwisata cukup menyerap banyak tenaga kerja, bila tidak dikaji secara matang maka angka pengangguran akan bertambah, krn banyak yang akan kehilangan pekerjaan. Untuk itu konservasi itu perlu dan melalui sebuah kajian yang komprehensif dan melibatkan banyak komponen. kebijakan yang diambil tidak boleh tergesa/terburu buru. Harapannya semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat melalui pembatasan kunjungan 1000 orang per hari, harus bermanfaat utk kemajuan masyarakat Manggarai Barat.
Aspirasi dari Persatuan Guru Swasta Manggarai Barat antara lain : Kebijakan Pengangkatan Guru P3K, yang mengabaikan hak guru di Sekolah Swasta, karena tidak diikutsertakan dalam seleksi guru P3K. Sementara tugas dan fungsi guru sama baik guru di sekolah Negeri maupun guru di Sekolah Swasta. Kurikulum yang digunakan sama/ tidak beda, sama sama juga s mencerdaskan generasi bangsa. Namun kebijakan ini sungguh diskriminasi dan mencederai asas keadilan. Lembaga DPRD agar memperjuangkan hal ini ke Pusat, supaya kebijakan pengangkatan guru P3K ke depan diberi kesempatan yang sama kepad guru swasta juga.
Di sela-sela kegiatannya di Perumda Wae Mbeliling di Labuan Bajo, Bapak Yos dalam kapasitasnya sebagai pengurus DPW NTT sempat mampir di DPD Perindo Manggarai Barat. Diskusi ringan namun penuh makna dalam kehidupan berpartai di keluarga besar Partai Perindo, yaitu antara hak dan kewajiban harus seimbang, karena berkaitan dengan ketaatan berorganisasi. Disamping itu dalam diskusi ringan sambil minum kopi, saya dan ketua DPD pak Hasanudin, menimba pengalaman dan pemikirannya pak Yos sebagai mantan Komisioner KPU NTT, tentang mekanisme pemekaran/penataan dapil. Banyak hal yang harus dipersiapkan, diantaranya data penduduk, kondisi sosial budaya lokal, dan lain2 yang harus dikaji.
