Kunjungan Kerja dalam daerah dalam rangka evaluasi LKPJ Bupati Atas Pelaksanaan APBD Kab. Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025

04 Juni 2026, 11:00 WIB

Kunjungan Kerja ke SD Inpres Pateng Kecamatan Ndoso : Pembangunan Infrastruktur gedung terdiri dari 1. Kantor sekolah/ruang guru,1 unit,lantai keramik, meja, kursi roda ada 7, rak buku dari kayu 2 buah, 2.pembangunan Perpustakaan 1 unit berlari keramik+Meja + rak buku dari besi 2 buah. 3. Rehab ruang kelas 3 ruang kelas, berlantai keramik. 4. Pembangunan MCK 1 unit. 5.Penggusuran lapangan sekolah SDI Pateng,hasilnya tidak/kurang maksimal.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Rapat Kerja Evaluasi Perda Nomor 3 tahun 2023 tantang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pembentukan dan evaluasi peraturan daerah, Bapemperda DPRD Kabupaten Manggarai Barat bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melakukan evaluasi Perda Nomor 3 tahun 2023 tersebut, bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Perda dalam mendukung peningkatan PAD/pendapatan Asli Daerah. selain itu juga untuk menciptakan sistem transaksi perikanan yang tertib dan transparan. Hasil evaluasi Bapemperda merekomendasikan beberapa poin : 1. Pemerinrah Daerah Kab. Manggarai Barat dalam APBD Tahun 2027 menyiapkan anggaran untuk sektor perikanan khususnya untuk pembangunan dan penyediaan infrastruktur tempat Pelelangan ikan beserta fasilitas pendukungnya 2.Pembangunan Fasilitas pengawasan di tempat strategis di TPI Portal utk Akses keluar masuk, Pemasangan CCTV di Lokasi Strategis. 3.Penguatan Sistim Pengelolaab dan Pengawasan agar semua aktivitas ekonomi melalui sistim yang resmi. 4. Pembangunan Dermaga TPI selain TPI Labuan Bajo dan TPI Warloka, seperti Di Boleng, Bari dan juga Nanga Lili. 5. Sosialisasi dan penegakan aturan secara bertahap dan konsisten

Kegiatan Lembaga

Bimtek Anggota DPRD

Penyesuaian Peraturan Pidana dalam Perda sesuai KUHP paska Berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 2023 bahwa Pidana hanya diatur di dalam 2 Regulasi yaitu Undang Undang dan Perda

Kegiatan Lembaga

Menerima Aspirasi dari Aliansi Pariwisata Mabar Bersatu (APMB)

APMB menyampaikan Aksi Penolakan Pembatasan 1000 orang Pengunjung Per hari ke Taman Nasional Komodo (TNK). Karena sangat merugikan ekonomi daerah ini. Apalagi sektor pariwisata menjadi sektor yang menyumbang PAD paling besar untuk daerah. Sektor pariwisata juga menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, mengurangi pengangguran.