Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

MUSRENBANG Kabupaten Manggarai Barat untuk RKPD Tahun 2027

07 April 2026, 08:30 WIB

Untuk RKPD tahun 2027,penekanannya adalah prioritas berbasis kebutuhan bukan keinginan pihak tertentu. Penting kerja sama yang kolaboratif. Pemerintah sangat mengharapkan kerjasama dan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat dalam menyusun Perencanaan pembangunan. Itulah semangat musrenbang RKPD tahun 2027 ini diselenggarakan.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Paripurna ke 6 : Penutupan Sidang 2 tahun Sidang 2025/2026
Kegiatan Lembaga

Paripurna ke 6 : Penutupan Sidang 2 tahun Sidang 2025/2026

Sambutan Ketua DPRD dan Sambutan Wakil Bupati Manggarai Barat. Hal Strategis di Masa Sidang 2 adalah : Penyampaian LKPJ Bupati tahun 2025 dan rekomendasi hasil pembahasan Pansus, Musrenbang RKPD 2027 di 12 Kecamatan, Menerima aspirasi masyarakat, Rapat Kerja Komisi utk evaluasi pelaksanaan APBD triwulan 1 tahun 2026, Reses Masa Sidang 2 tahun sidang 2025/2026,

Rapat Koordinasi sekaligus silaturahmi KPUD Manggarai Barat di Sekretariat DPD Partai Perindo Kab. Manggarai Barat
Kegiatan Partai

Rapat Koordinasi sekaligus silaturahmi KPUD Manggarai Barat di Sekretariat DPD Partai Perindo Kab. Manggarai Barat

Rapat Koordinasi sekaligus memastikan Struktur Kepengurusan DPD Partai Perindo selalu ter update dalam data sipol.

Kunjungan Anggota DPRD dari Fraksi Partai Perindo Kabupaten Ngada, yth Pak Sirilus Pati.
Kegiatan Lembaga

Kunjungan Anggota DPRD dari Fraksi Partai Perindo Kabupaten Ngada, yth Pak Sirilus Pati.

Diskusi dan sharing pengalaman soal situasi dan kondisi yang di alami di daerah Ngada maupun Manggarai Barat. Tentu yang seru adalah cerita tentang kondisi sulit di daerah sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran, terutama berkurangnya Dana Transfer dari pusat ke daerah (DAK maupun DAU). Semua daerah Kabupaten/Kota di NTT sumber terbesar untuk anggaran adalah dana transfer pusat, karena Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil untuk bisa mandiri membiayai pembangunan. Prinsipnya yang penting gaji pegawai, termasuk TPP tetap ada, sedangkan untuk pembangunan yang lainnya kepada masyarakat disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.