Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Persatuan Guru Swasta Manggarai Barat

23 Februari 2026, 10:00 WIB

Aspirasi dari Persatuan Guru Swasta Manggarai Barat antara lain : Kebijakan Pengangkatan Guru P3K, yang mengabaikan hak guru di Sekolah Swasta, karena tidak diikutsertakan dalam seleksi guru P3K. Sementara tugas dan fungsi guru sama baik guru di sekolah Negeri maupun guru di Sekolah Swasta. Kurikulum yang digunakan sama/ tidak beda, sama sama juga s mencerdaskan generasi bangsa. Namun kebijakan ini sungguh diskriminasi dan mencederai asas keadilan. Lembaga DPRD agar memperjuangkan hal ini ke Pusat, supaya kebijakan pengangkatan guru P3K ke depan diberi kesempatan yang sama kepad guru swasta juga.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Menjelang Acara Pembukaan BIMTEK Partai Perindo Tahun 2026 di Hotel Borobudur Jakarta
Kegiatan Partai

Menjelang Acara Pembukaan BIMTEK Partai Perindo Tahun 2026 di Hotel Borobudur Jakarta

Peserta sedang santai menanti kehadiran Ketua Umum DPP Ibu Angela Tanoesoedibjo dan Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Bapak Hary Tanoesoedibjo dalam Acara Pembukaan BIMTEK Partai Perindo tahun 2026

Hari ke 3 Bimtek
Kegiatan Partai

Hari ke 3 Bimtek

Sesi 1 : COMUNiCATION oleh pak AMOS Simanjuntak Ketua Bidang Media Digital dan Komunikasi Publik DPP Partai Perindo

Rapat Paripurna ke 7 : Penyampaian Laporan Tim Perumus Badan Anggaran Terhadap Hasil Pembahasan Pengantar Nota Keuangan tentang Ranperda Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025
Kegiatan Lembaga

Rapat Paripurna ke 7 : Penyampaian Laporan Tim Perumus Badan Anggaran Terhadap Hasil Pembahasan Pengantar Nota Keuangan tentang Ranperda Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025

1.Laporan Tim Banggar DPRD. 2. Pendapat Lisan/tanggapan Anggota DPRD. pada saat penyampaian pendapat, saya sebagai anggota Fraksi Harapan Baru meminta penjelasan Rinci dari Tim Banggar dan TAPD pemerintah terkait dua hal yaitu Hasil pembahasan yang mendalam soal SILPA dan point kedua adalah soal evaluasi terhadap Perumda BIDA DARI. Karena kedua hal tersebut, tidak diuraikan secara rinci dalam laporan Tim Banggar DPRD.