Membantu Material Sirtu Untuk Memperbaiki Jalan Rusak

13 Januari 2026, 10:00 WIB

Warga masyarakat di beberapa RT di Kelurahan Danga-Kecamatan Aesesa-Kabupaten Nagekeo mengeluh dan memposting keadaan jalan yang rusak karena penggerusan air hujan sehingga membahayakan warga setempat. Melihat postingan di medsos serentak mendapat informasi dari tim kerja pemenangan Legislatif dan masih tetap menjadi perpanjangan informasi dari masyarakat, Paulus Lobo langsung bertindak. Memesan material sirtu dan diantar ke lokasi kerusakan. Masyarakat pun antusias menyambut bantuan itu dan bekerjasama menghampar material sirtu hingga mereka memposting bantuan Anggota DPRD Provinsi NTT Paulus Lobo di medsos. Bahagia karena dapat membantu masyarakat meski sedikit di tengah rundungan lemahnya fiskal daerah hingga tidak dapat mengakomodir Pokir DPRD Provinsi NTT. Paulus Lobo tidak patah arang!!!

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Rapat-Rapat di Kantor DPRD Provinsi NTT

Sebagai wakil rakyat yang harus selalu berada di rumah rakyat Paulus Lobo selalu aktif dan intens mengikuti rapat-rapat baik Rapat AKD maupun Rapat Paripurna

Kegiatan Lembaga

Kegiatan Membantu Korban Bencana Banjir Bandang

Pada tanggal 8 September 2025 terjadi bencana banjir bandang di Kecamatan Mauponggo-Kabupaten Nagekeo-Provinsi NTT yang memakan korban jiwa 4 orang meninggal dunia dan 35 rumah hanyut terbawa banjir. Sebagai Wakil Rakyat Provinsi NTT terkhusus dari dapil 5 NTT Paulus Lobo bersama dua orang rekan dari dapil yang sama 'turun' mengunjungi para korban banjir dan mabawa bantuan bagi para korban.

Kegiatan Lembaga

Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 dengan 3 SKPD: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata serta Biro Perekonomian dan Administrasi Pemerintahan

Rapat Dengar Pendapat ini terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026. Para Kadis dan Kwpala Biro mempresentasikan target PAD dan capaiannya serta pelaksanaan kegiatan2 belanja Dinas dan Biro serta target capaian PAD dan program2 baik belanja pegawai maupun pelayanan kemasyarakat pada tahun 2025 dan 2026. Anggota Komisi meresponnya dengan memberikan catatan2 kritis aerta dukungan bagi pemerintah