Cari 
Pencarian Populer
Kegiatan Lembaga
Komisi 2 DPRD Provinsi NTT melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta jajarannya terkait Peraturan Gubernur NTT No. 33 Tahun 2025 tentang Retribusi Daerah yang memberatkan para Nelayan, Pelaku Usaha Perikanan dan Jasa Pelabuhan serta Perikanan Oeba-Kota Kupang
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
Sebagai wakil rakyat yang harus selalu berada di rumah rakyat Paulus Lobo selalu aktif dan intens mengikuti rapat-rapat baik Rapat AKD maupun Rapat Paripurna
Reses ini terjadi pada bulan Oktober 2025 dalam masa sidang pertama tahun sidang 2025-2026. Paulus Lobo Anggota DPRD Provinsi mengunjungi konstituen di 4 kabupaten pada dapilnya yaitu Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka. Kesempatan berahmat ini adalah saatnya Paulus Lobo melepaskan kangen dengan para konstituennya yang sudah lama tidak dijumpai secara fisis. Selain itu, saat reseslah Paulus Lobo dapat melihat langsung keadaan kehidupan konstituen di desa2 terpencil dan tertinggal. Banyak aspirasi yang ditampung namun belum secara nyata direalisasikan dengan maksimal karena selama tahun 2025 dan tahun 2026 DPRD Provinsi NTT tidak mendapatkan alokasi anggaran Pokir yang disebabkan oleh keterbatasan fiskal daerah. Sebagai jawaban atas aspirasi konstituen Paulus Lobo mencicil bantuan-bantuan berupa dukungan finansial sesuai kebutuhan kolektif baik pada kegiatan keagamaan berupa uang ulah tukang pembangunan masjid atau gereja atau pengadaan kursi; bagi masyarakat desa berupa simbangan material bagi peningkatan jalan desa maupun pemberdayaan ekonomi melalui fasilitasi kegiatan kerajinan lokal seperti memberi bantuan benang untuk aktivitas menenun tradisional dan peralatan kerjanya
Rapat Dengar Pendapat ini terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026. Para Kadis dan Kwpala Biro mempresentasikan target PAD dan capaiannya serta pelaksanaan kegiatan2 belanja Dinas dan Biro serta target capaian PAD dan program2 baik belanja pegawai maupun pelayanan kemasyarakat pada tahun 2025 dan 2026. Anggota Komisi meresponnya dengan memberikan catatan2 kritis aerta dukungan bagi pemerintah
