Kegiatan Lembaga
Konsultasi dan Koordinasi Banggar
koordinaai terkait LKPJ Bupati Katingan Tahun 2016
Kegiatan Lembaga
koordinaai terkait LKPJ Bupati Katingan Tahun 2016
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Sehubungan dengan Permasalahan Anggaran kegiatan tahun 2025 yg belum terbayar, Karena kekurangan Kas keuangan Daerah. Sehingga Banggar mendengarkan penjelasan dan Solusi yg dilakukan Pemerintah Daerah. Kami mendorong Pemerintah Daerah agar mengevaluasi sistem pengelolaan keuangan daerah, baik penyerapan anggaran sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah disepakati.
Fokus utama Sarnadie D. Uga, ST Sekretaris Komisi II, anggota DPRD Kabupaten Katingan dari Partai Perindo dalam melakukan monitoring terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) adalah memastikan perusahaan besar swasta (PBS), HPH, dan Perusahaan Pertambangan berkontribusi nyata guna menutupi keterbatasan APBD daerah. DPRD Katingan secara aktif mengawasi penyaluran CSR agar lebih tepat sasaran, kolaboratif, dan menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat setempat.Berikut adalah poin-poin penting terkait pengawasan dan perkembangan kebijakan CSR oleh DPRD Katingan: Salah satu adalah sektor Pendidikan dan Sosial: Sektor pendidikan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal menjadi prioritas pengawasan legislatif agar operasional Pweusahaan swasta memberikan dampak kesejahteraan jangka panjang bagi terutama warga lokal daerah operasional perusahaan. Salah satu perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1978, namun secara fakta di lapangan masih belum berimbang degan lamanya operasional hasil SDA daerah sekitar desa.

Bersama jajaran Anggota Banggar DPRD Kab. Katingan ke DPRD Kota Padang dan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka Mekanisme Dukungan DPRD terhadap kegiatan penganggaran Pemerintah Daerah
