Cari 
Pencarian Populer
Kegiatan Lembaga
Sehubungan dengan Permasalahan Anggaran kegiatan tahun 2025 yg belum terbayar, Karena kekurangan Kas keuangan Daerah. Sehingga Banggar mendengarkan penjelasan dan Solusi yg dilakukan Pemerintah Daerah. Kami mendorong Pemerintah Daerah agar mengevaluasi sistem pengelolaan keuangan daerah, baik penyerapan anggaran sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah disepakati.
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
Melakukan Kunjungan Kerja Organisasi Lembaga Pengembangan Tandak Intan Kaharingan Kab. Katingan.... dalam rangka Musyawarah Kecamatan Katingan Huku, bersama tokoh agama Hindu Kaharingan di Kecamatan Bukit Raya
Konsultasi ke DPRD Kota Banjarmasin
Seminar Nasional: Otonomi Daerah Berbasis Kebhinekaan Bhinneka Tunggal Ika Digelar Hari Ini Jakarta, 4 Juni 2026 – Seminar nasional bertema “Otonomi Daerah Berbasis Kebhinekaan Bhinneka Tunggal Ika” berlangsung di Auditorium Universitas Nasional (Unas), Jakarta, Kamis pagi. Acara ini menghadirkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebagai pembicara utama, dengan Wakil Ketua DPRD Bolaang Mongondow Timur Medy Lensun bertindak sebagai moderator. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Politik Unas bersama Asosiasi Dewan Pimpinan Daerah Seluruh Indonesia (ADKASI). Tujuannya mengkaji ulang pelaksanaan otonomi daerah agar lebih mengakui, menghormati, dan memberdayakan keberagaman suku, budaya, agama, serta kearifan lokal sebagai kekuatan persatuan bangsa—bukan sumber perpecahan. Sarnadie D. Uga, ST sebagai mahasiswa S-2 Ilmu Politik Unas dari DPRD Kab. Katingan dari Partai Perindo mengikuti dan mendorong dan mendukung melalui akademisi untuk ditindaklanjuti di pemangku kebijakan negara, dalam hal kegiatan tersebut Poin Penting Pembahasan seminar : - Desentralisasi Asimetris: Diusulkan agar pembagian wewenang tidak seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masing-masing daerah. - Kebhinekaan sebagai Aset: Otonomi bukan pemisahan, melainkan cara mengelola perbedaan agar pembangunan lebih adil, merata, dan dekat dengan masyarakat. - Persatuan Tetap Utama: Seluruh kebijakan daerah wajib berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
