Rawat Toleransi dan Kebersamaan, Normans Luntungan Hadiri Undangan Ibadah Pentakosta Bersama Jemaat GPdI

28 Mei 2026, 17:27 WIB

Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan menjaga harmoni antarumat beragama, Normans Luntungan menghadiri undangan resmi perayaan Hari Raya Pentakosta yang diselenggarakan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) pada Senin (25/5).
Kehadiran Normans Luntungan di tengah-tengah jemaat ini disambut hangat oleh pimpinan majelis jemaat, para pendeta, serta seluruh umat yang hadir memadati gereja dalam suasana ibadah yang khidmat dan penuh suka cita.
Perayaan Pentakosta yang memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus ini dijadikan momentum penting oleh Normans Luntungan untuk merefleksikan kembali pentingnya nilai-nilai kasih, gotong royong, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Tinjau UPTD Pajak Kendaraan Bermotor, Angdew Normans Luntungan Dorong Pembangunan Kantor yang Lebih Representatif

13 April 2026 — Anggota DPRD dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Normans Luntungan, bersama Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Kantor UPTD Pajak Kendaraan Bermotor dalam rangka meninjau capaian penerimaan daerah hingga 6 April 2026. Dalam kunjungan tersebut, UPTD Pajak Kendaraan Bermotor berhasil mencatatkan capaian sebagai salah satu unit dengan penerimaan tertinggi. Kinerja ini dinilai sebagai kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menanggapi capaian tersebut, Komisi II mendorong adanya peningkatan fasilitas melalui pembangunan kantor yang lebih representatif, guna mendukung kinerja aparatur serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Kinerja yang tinggi harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ujar Normans Luntungan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah.

Kegiatan Lembaga

Normans Luntungan Dorong Evaluasi Kontrak Pengelolaan Aset Daerah yang Disewakan kepada Hotel

Jakarta — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Normans Luntungan, ST., M.Eng, bersama jajaran Komisi II DPRD Sulut melakukan kunjungan kerja ke Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Utara pada 4 Juni 2026 guna meninjau pengelolaan aset daerah yang saat ini disewakan kepada pihak hotel. Dalam pertemuan tersebut, Komisi II melakukan diskusi dan penelaahan terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama pemanfaatan aset daerah. Dari hasil pembahasan, ditemukan sejumlah hal yang dinilai perlu dievaluasi kembali karena berpotensi merugikan keuangan daerah. Normans Luntungan menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama adalah belum adanya batas waktu yang jelas terkait penyelesaian renovasi atau perbaikan gedung yang menjadi objek kerja sama. Kondisi tersebut mengakibatkan kewajiban pembayaran kepada pemerintah daerah senilai sekitar Rp600 juta belum dapat direalisasikan. Selain itu, Komisi II juga menyoroti adanya dua kali perubahan kontrak melalui adendum yang dinilai perlu ditinjau kembali untuk memastikan kepentingan pemerintah daerah tetap terlindungi secara optimal. Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah skema pembagian keuntungan sebesar 10 persen yang menjadi hak pemerintah daerah. Hingga saat ini, hak tersebut belum dapat ditagihkan karena pihak pengelola hotel menyampaikan bahwa operasional usaha masih mengalami kerugian dan belum menghasilkan keuntungan. Menurut Normans Luntungan, aset daerah harus dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat melalui peningkatan pendapatan daerah. “Setiap kerja sama pemanfaatan aset daerah harus memberikan kepastian hukum, kepastian manfaat, dan perlindungan terhadap kepentingan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan potensi kerugian negara di kemudian hari,” tegasnya. Komisi II DPRD Sulawesi Utara berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kontrak yang ada guna memastikan seluruh hak dan kepentingan pemerintah daerah dapat terlindungi dengan baik.

Kegiatan Lembaga

Anggota Legislatif (Aleg) dari Partai Perindo, Normans Luntungan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Dalam Negeri

JAKARTA, 20 MEI 2026 – Anggota Legislatif (Aleg) dari Partai Perindo, Normans Luntungan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Rabu (20/5). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan konsultasi mendalam mengenai batasan kewenangan Badan Kehormatan (BK) dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota dewan yang terbukti melanggar tata tertib dan kode etik. Dalam kunjungan yang berlangsung dinamis tersebut, Normans Luntungan juga secara tidak sengaja bertemu dengan jajaran tim dari Pemerintah Provinsi (Pemprov). Pertemuan tanpa rencana ini pun dimanfaatkan untuk berdiskusi ringan dan menyelaraskan pandangan terkait penguatan fungsi pengawasan internal di lembaga legislatif daerah. Normans Luntungan menjelaskan bahwa konsultasi ke Kemendagri ini sangat krusial guna memastikan setiap keputusan dan sanksi yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menabrak aturan yang lebih tinggi.