Kegiatan Lembaga
Rapat PARIPURNA
Penjelasan Walikota Kendari mengenai Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kota kendari tahun anggaran 2025
Kegiatan Lembaga
Penjelasan Walikota Kendari mengenai Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kota kendari tahun anggaran 2025
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
DPRD Kota Kendari menggelar Rapat Paripurna khusus untuk menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 Wali Kota Kendari. Rapat ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, perwakilan Pemerintah Kota Kendari, serta jajaran perangkat daerah terkait. Dalam rapat tersebut, anggota DPRD menyampaikan sejumlah catatan dan masukan, khususnya terkait peningkatan kinerja pemerintah daerah, penguatan pelayanan publik, serta percepatan realisasi program prioritas yang berdampak langsung bagı masyarakat.
Kegiatan reses masa sidang lll bertempat di jln Haeba 1 kelurahan wua-wua kecamatan wua-wua bertempat di rmh bapak Joko adi sutrisno

Anggota DPRD Kota Kendari, Hamida Sudu, menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pimpinan dan anggota Komisi I, II, dan III DPRD Kota Kendari pada Senin, 4 Mei 2026. Rapat tersebut membahas aduan dari Konsorsium Koperasi TKBM Karya Bahari, Koperasi TKBM Pangkalan Perahu, dan Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri terkait penolakan terhadap kehadiran wadah koperasi baru, yakni Koperasi Jasa TKBM Bungkutoko Prima Bersama, untuk beroperasi di kawasan pelabuhan. Dalam forum tersebut, DPRD mendengarkan langsung berbagai aspirasi dan pandangan dari pihak-pihak terkait guna mencari solusi terbaik terhadap persoalan yang berkembang. Hamida Sudu menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ruang dialog yang adil dan terbuka demi menjaga stabilitas serta kepentingan para pekerja dan masyarakat. “Setiap persoalan harus diselesaikan melalui dialog dan musyawarah agar tercipta solusi yang adil dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan,” ujarnya. Ia juga berharap seluruh pihak dapat mengedepankan komunikasi yang baik dan menjaga kondusivitas demi keberlangsungan aktivitas di pelabuhan. Melalui RDPU ini, diharapkan tercapai titik temu dan solusi yang mampu melindungi kepentingan tenaga kerja sekaligus menjaga iklim kerja yang harmonis di lingkungan pelabuhan Kota Kendari.
