ada pun anggota legislatif partai perindo kabupaten Bengkayang PETRUS, mengikuti kegiatan wawancara dengan inspektur provinsi kalimantan Barat terkait Tahapan pembahasan RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2026 tidak mendapat persetujuan Anggota DPRD kab. Bengkayang sehingga menggunakan PERKADA

